Jurnal Anggota Legislatif

16 Juli 2026, 21:00 WIB

BADAN ANGGARAN DPRD HUMBANG HASUNDUTAN TINJAU KINERJA SEKTOR KETERTIBAN DAN PETERNAKAN

Doloksanggul, 17 Juli 2026 – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dan turut dihadiri oleh Jannus Lumban Batu selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan program, capaian kinerja, serta realisasi anggaran dari masing-masing perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2025. Pembahasan dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat, serta dukungan pengamanan berbagai kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Evaluasi juga mencakup upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan memaparkan berbagai program pengembangan sektor peternakan dan perikanan, termasuk peningkatan produksi ternak, pelayanan kesehatan hewan, pembinaan kelompok peternak dan pembudidaya ikan, serta upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan turut menyampaikan capaian program di bidang pertanian, meliputi peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, penyediaan sarana pendukung pertanian, pembinaan kelompok tani, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Melalui pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD memberikan masukan agar pelaksanaan program dari ketiga perangkat daerah dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi efektivitas anggaran maupun pencapaian hasil kegiatan. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Jannus Lumban Batu bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan setiap program pemerintah daerah terlaksana secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Diharapkan sektor ketertiban umum, pertanian, peternakan, dan perikanan semakin berkontribusi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan.

JANNUS LUMBAN BATU

Sumatera Utara | Dapil Humbang Hasundutan 4

Share Copy Link

Lainnya dari JANNUS LUMBAN BATU

JANNUS LUMBAN BATU

Sumatera Utara | Dapil Humbang Hasundutan 4

ANGGOTA FRAKSI PERINDO JANNUS LUMBAN BATU IKUTI RAPAT PARIPURNA PEMBAHASAN DUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH

HUMBANG HASUNDUTAN, 23 JULI 2025 – ANGGOTA FRAKSI PERINDO DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, JANNUS LUMBAN BATU, MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2025 SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN. KEHADIRAN JANNUS LUMBAN BATU DALAM RAPAT PARIPURNA MERUPAKAN WUJUD KOMITMEN FRAKSI PERINDO DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI, PENGANGGARAN, DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN DPRD. RAPAT TERSEBUT MENJADI BAGIAN DARI TAHAPAN PENTING DALAM PROSES PEMBAHASAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP KEDUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH. DALAM RAPAT PARIPURNA, FRAKSI PERINDO MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR YANG MENEKANKAN PENTINGNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. SELAIN ITU, PERUBAHAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH DIHARAPKAN MAMPU MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BIROKRASI SERTA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN. JANNUS LUMBAN BATU BERSAMA SELURUH ANGGOTA FRAKSI PERINDO MENGIKUTI RANGKAIAN RAPAT PARIPURNA HINGGA SELESAI SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB DALAM MENGAWAL PROSES LEGISLASI AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT. RAPAT PARIPURNA DIHADIRI OLEH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, BUPATI BESERTA JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA), SERTA PARA UNDANGAN LAINNYA. MELALUI KEGIATAN TERSEBUT, DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DIHARAPKAN TERUS MEMPERKUAT SINERGI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERPIHAK PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT.

23 Juli 2026, 17:00 WIB

JANNUS LUMBAN BATU

Sumatera Utara | Dapil Humbang Hasundutan 4

FRAKSI PERINDO GELAR RAPAT INTERNAL BAHAS PENDAPAT AKHIR TERHADAP DUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH

HUMBANG HASUNDUTAN, 22 Juli 2026 – FRAKSI PERINDO DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN MENGGELAR RAPAT INTERNAL DALAM RANGKA MEMATANGKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI YANG AKAN DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD. RAPAT DILAKSANAKAN PADA RABU, 22 JULI 2026, DI RUANGAN FRAKSI PERINDO DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN. RAPAT INTERNAL TERSEBUT DIIKUTI OLEH KETUA FRAKSI PERINDO GUNTUR SARIAMAN SIMAMORA, SEKRETARIS FRAKSI PERINDO LAM MARGANDA SILABAN, DAN ANGGOTA FRAKSI PERINDO JANNUS LUMBAN BATU. KETIGANYA MELAKUKAN PEMBAHASAN SECARA MENDALAM TERHADAP BERBAGAI POIN YANG AKAN DIMASUKKAN KE DALAM PENDAPAT AKHIR FRAKSI PERINDO SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI. ADAPUN MATERI YANG DIBAHAS DALAM RAPAT MELIPUTI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2025 SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN. DALAM PEMBAHASAN TERSEBUT, MASING-MASING ANGGOTA FRAKSI MENYAMPAIKAN PANDANGAN, SARAN, DAN MASUKAN TERHADAP SUBSTANSI KEDUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH. SELURUH POIN YANG DIBAHAS DIARAHKAN UNTUK MEMPERKUAT ISI PENDAPAT AKHIR FRAKSI AGAR MENCERMINKAN PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DAERAH. KETUA FRAKSI PERINDO MENYAMPAIKAN BAHWA RAPAT INTERNAL MENJADI SARANA UNTUK MENYAMAKAN PERSEPSI DAN MEMBANGUN KESEPAHAMAN ANTARANGGOTA FRAKSI SEBELUM PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR PADA RAPAT PARIPURNA. DENGAN DEMIKIAN, SIKAP FRAKSI YANG DISAMPAIKAN MERUPAKAN HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA. MELALUI RAPAT INTERNAL INI, FRAKSI PERINDO MENEGASKAN KOMITMENNYA UNTUK TERUS MENGAWAL SETIAP KEBIJAKAN DAERAH AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

22 Juli 2026, 20:00 WIB