Jurnal Anggota Legislatif

14 Juli 2026, 08:00 WIB

Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Kota Ambon. Senin, 13 Juli 2026.

Rapat Paripurna Ke 3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 Dalam Rangka Penyampaian Kata Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Ambon terhadap Persetujuan Ranperda Kota Ambon Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2025.

Patrick Moenandar

Maluku | Dapil Kota Ambon 1

Share Copy Link

Lainnya dari Patrick Moenandar

Patrick Moenandar

Maluku | Dapil Kota Ambon 1

Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Kota Ambon. 26 Juni 2026.

Jumat, 26 Juni 2026. DPRD Kota Ambon melaksanakan Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 Dalam Rangka: Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2025.

27 Juni 2026, 16:00 WIB

Patrick Moenandar

Maluku | Dapil Kota Ambon 1

Penandatanganan Komitmen Bersama KPK RI, Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Ambon”. Gedung Merah Putih. Jakarta 29, April 2026.

Suasana di Gedung Merah Putih KPK RI mendadak menjadi panggung pembuktian komitmen bagi para petinggi Kota Ambon. ‎Tak main-main, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, menyatakan bahwa lembaga legislatif kini tengah memasang “radar” pengawasan yang lebih tajam guna memastikan tata kelola pemerintahan di Ambon benar-benar bersih dari aroma korupsi. ‎Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (29/04/26). Politisi dari Fraksi Perindo ini menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan KPK bukan sekadar seremoni belaka, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan daerah terhadap praktik lancung yang merugikan rakyat. ‎Bagi Moenandar, Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar KPK RI ini menjadi momentum langka. ‎Olehnya itu, dirinya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada lembaga antirasuah tersebut karena telah membuka ruang diskusi dua arah yang transparan. ‎”Apresiasi setinggi-tingginya untuk KPK RI. Ruang dialog yang diberikan menjadi momentum penting bagi kami. Terima kasih karena KPK tidak hanya memberikan arahan satu arah, tetapi membuka ruang diskusi,” ujar Patrick. ‎Dirinya menilai, kesempatan untuk bertanya langsung mengenai hal-hal yang selama ini dianggap “abu-abu” dalam aturan menjadi sangat krusial. ‎”Ini penting, agar kami bisa menyampaikan hal-hal yang kurang kami pahami supaya bisa dipahami secara utuh,” tambah Aleg Dua Periode. ‎Sebagai pimpinan DPRD, Moenandar memastikan bahwa hasil dari pertemuan di Jakarta ini akan langsung diimplementasikan melalui penguatan fungsi pengawasan. ‎Dirinya ingin memastikan, bahwa DPRD Ambon memiliki “gigi” yang kuat dalam menjaga integritas lembaga. ‎”Kami akan memperkuat fungsi pengawasan untuk mempertegas komitmen kami menjaga integritas lembaga dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegasnya. ‎Rapat koordinasi strategis ini diakhiri dengan aksi nyata yang simbolis namun penuh makna. ‎Patrick Moenandar bersama Penjabat Walikota Ambon dan pimpinan DPRD lainnya secara resmi membubuhkan tanda tangan dalam Komitmen Bersama KPK RI. Penandatanganan ini menjadi “segel” janji politik bahwa ke depannya, sinergi antara Kepala Daerah, Pimpinan OPD, dan DPRD akan berjalan di atas rel transparansi yang ketat.

30 April 2026, 10:00 WIB