Fraksi Perindo Soroti Keterlambatan APBD, Personal Interests Berdampak Buruk Kondisi Daerah dan Pelayanan Publik
Nduga, detiksatu.com || Nduga, Fraksi Partai persatuan Indonesia (Perindo) menyampaikan pandangan akhir laporan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nduga Tahun 2026 yang di nilai terjadi penurunan pada sumber dana yang terdapat tiga sumber yaitu DAU, DAK, dan Dana Desa akibat efisiensi nasional secara signifikan dibanding tahun sebelumnya
"Khusus penurunan DAK sebelumnya 280 M menjadi 55 M tahun 2026 karena kurang jemput program oleh setiap OPD Pemerintah daerah kabupaten Nduga,"uar ketua Fraksi Perindo Gubuganus kogoya, S.IP.,M.IP dalam keterangan rilis melalui WhatsApp Pribadi awak media 7/3/2026
Ketua Fraksi Perindo DPRK Nduga, Gubuganus Kogoya, S.IP., M.IP, mengatakan total pendapatan daerah tahun 2026 tercatat sebesar Rp942.210.843.000, menurun dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.
“Penurunan anggaran ini tentu berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Nduga,” ujarnya.
Rincian APBD Kabupaten Nduga 2026
Fraksi Perindo memaparkan rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp 942.210.843.000
2. Belanja Operasional Rp 655.658.591.997, terdiri dari:
Belanja Pegawai: Rp235.615.436.534
Belanja Barang dan Jasa: Rp362.590.751.457
Belanja Bunga: Rp4.442.295.506
Belanja Subsidi: Rp4.200.000.000
Belanja Hibah: Rp13.433.531.000
Belanja Bantuan Sosial: Rp35.376.577.500
3. Belanja Modal Rp 139.311.353.576,
terdiri dari:
Belanja Modal Tanah: Rp2.000.000.000
Belanja Peralatan dan Mesin: Rp12.049.452.380
Belanja Gedung dan Bangunan: Rp72.637.053.390
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi: Rp50.588.106.056
Belanja Aset Tetap Lainnya: Rp2.036.741.750
4. Belanja Tak Terduga Rp12.000.000.000
5. Belanja Transfer (Bantuan Keuangan/Dana Desa) Rp 248.483.688.100
Total Belanja Daerah 2026
Rp1.055.453.633.673
Berdasarkan perbandingan antara pendapatan dan belanja daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Nduga diperkirakan mengalami defisit anggaran sebesar sekitar Rp136 miliar ".ujar Gubuganus
Rekomendasi Fraksi Perindo
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Perindo juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, di antaranya:
1. Pemerintah daerah diminta menutup defisit anggaran melalui normalisasi anggaran atau menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025.
2. Fraksi Perindo menilai belanja operasional, khususnya barang dan jasa serta perjalanan dinas di sejumlah OPD, masih terlalu tinggi dibandingkan belanja modal. Mereka meminta agar ke depan anggaran lebih diarahkan pada belanja modal yang memberikan dampak fisik dan pembangunan nyata bagi masyarakat.
3. Pemerintah daerah didorong mengalokasikan program khusus peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa asli Nduga, baik di dalam maupun luar negeri, dengan memanfaatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
4. Pemerintah daerah diminta mendukung pembiayaan proses penetapan NIP CPNS formasi 2024, serta mempercepat perekaman KTP, KK, dan akta kelahiran bagi masyarakat Nduga melalui Dinas Dukcapil.
5. Penanganan pengungsi akibat konflik bersenjata sejak 2018, Fraksi Perindo mengusulkan dua opsi, yakni pemulangan Pengungsi kembali ke daerah asal masing-masing jika kondisi lapangan tidak memungkinkan potensi rawan Konflik, dilakukan relokasi ke wilayah sekitar ibu kota Kabupaten Nduga di Kenyam, jika dua opsi itu pemerintah kabupaten nduga pilih maka Fraksi Perindo akan dukung penuh.
6. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program tugas belajar, izin belajar, dan pelatihan, dengan kuota 90 persen bagi putra-putri asli Nduga dan 10 persen non Nduga
7. Dinas Pendidikan diminta memperbaiki sistem belajar mengajar sesuai Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru minimal 16 jam tatap muka per minggu.
8. Pemerintah daerah diminta meningkatkan fasilitas kesehatan dan penyediaan alat kesehatan di RS Elvrida Sara serta puskesmas di Kabupaten Nduga, Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Mimika untuk mempermudah pelayanan rujukan serta pengobatan bagi masyarakat Nduga melalui Dinas Kesehatan.
9. Penanganan pengungsi berasal dari kabupaten Nduga yang berada diluar kabupaten Nduga agar pemerintah daerah melihat dan menangani dengan secara serius dan berpikir permanen. pemerintah penyiapkan lokasi dan Memfasilisasi masyarakat pengungsi yang belum memiliki bertempat tinggal tetap diluar kenyam kabupaten Nduga, dengan Relokasi setiap distrik seperti Distrik Mapenduma, Yigi Mugi, Yal Kagayem, Mam, Mebarok, kroptak , Inikgal, Nirkuri dan Paro dan sekitarnya.
10. Fraksi Perindo juga merekomendasikan penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen atau sekitar Rp 50 miliar yang disalurkan langsung ke rekening desa.
Di akhiri pandangan fraksinya, Gubuganus menegaskan Fraksi Perindo akan terus mengawal rekomendasi tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi DPRK, khususnya fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Nduga.
“Fraksi Perindo tetap konsisten dan berkomitmen mengawal pandangan akhir ini demi pembangunan daerah dan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Nduga,” tutupnya.
Jurnal Anggota Legislatif
14 Maret 2026, 20:16 WIB
