Jurnal Anggota Legislatif

22 Juni 2026, 18:33 WIB

Hairul Amin Hadiri Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDTahun Anggaran 2025

Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Hairul Amin, menghadiri Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025. Agenda tersebut memiliki peran penting dalam memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat, disampaikan penjelasan mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, serta capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Pembahasan ini menjadi dasar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Hairul Amin menyampaikan bahwa proses pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program yang dibiayai oleh anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk mengawal proses evaluasi dan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 secara objektif dan konstruktif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

HAIRUL AMIN

Lampung | Dapil Tulang Bawang Barat 4

Share Copy Link

Lainnya dari HAIRUL AMIN

HAIRUL AMIN

Lampung | Dapil Tulang Bawang Barat 4

*Hairul Amin Ikuti Bimtek Optimalisasi Kinerja DPRD Melalui Penyusunan Perda dan Laporan Keuangan Daerah

Bandar Lampung — Anggota DPRD, Hairul Amin, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dalam Daerah yang diselenggarakan di Hotel Holiday Inn Bandar Lampung pada tanggal 8 hingga 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya terkait pembentukan peraturan daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Dalam kegiatan bimtek, peserta mendapatkan berbagai materi mengenai teknik penyusunan Perda yang berkualitas, mekanisme pembahasan regulasi daerah, serta pemahaman mengenai tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hairul Amin menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas anggota DPRD sangat penting agar pelaksanaan tugas kedewanan dapat berjalan lebih efektif dan profesional.

08 Juni 2026, 21:28 WIB

HAIRUL AMIN

Lampung | Dapil Tulang Bawang Barat 4

Hairul Amin Konsultasi Perda Kabupaten Layak Anak di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir

Sumatera Selatan — Anggota DPRD, Hairul Amin, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 4 hingga 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi dan studi komparatif mengenai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Layak Anak guna memperkuat kebijakan perlindungan anak di daerah. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan diskusi dan pertukaran informasi mengenai strategi penyusunan regulasi, implementasi program perlindungan anak, serta upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak secara berkelanjutan. Hairul Amin menyampaikan bahwa keberadaan Perda Kabupaten Layak Anak sangat penting sebagai landasan hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. “Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal. Karena itu, regulasi yang berpihak kepada kepentingan anak perlu terus diperkuat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa hasil konsultasi dan studi komparatif ini akan menjadi bahan masukan dalam penguatan kebijakan daerah terkait perlindungan anak serta peningkatan kualitas layanan bagi anak dan keluarga.

04 Juni 2026, 21:27 WIB