Rapat dengar pendapat antara Komisi 1 dprd halsel dan 2 pimpinan perguruan tinggi di halmahera selatan yakni : Universitas Nurul Hasan dan Sekolah tinggi agama islam alkhairat labuha berlangsung di ruang banggar DPRD halsel. rpd tersebut adalah tindaklanjut tuntutan masa aksi aliansi perjuangan masyarakat tertindas (sparta) halmahera selatan yang dilakukan beberapa waktu lalu, dimana salah satu point tuntutan adalah transparansi terkait beasiswa mahasiswa dua perguruan tersebut yang bersumber dari APBD halmahera selatan. sebagaimana diketahui bahwa pemerintah halmahera selatan dalam beberapa tahun terakhir menganggarkan anggaran untuk membantu mahasiswa yang berkuliah di dua kampus tersebut.
