Nusa Tenggara Timur | Dapil Kab Timor Tengah Selatan 3
Total: 386 JurnalPagi hari ini, sebelum mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, saya berkesempatan ngobrol ringan bersama Wakil Bupati TTS dan Wakil Ketua DPRD TTS. Dalam suasana yang santai namun penuh makna, kami berdiskusi mengenai kondisi tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten TTS. Bencana ini menjadi perhatian bersama karena berdampak pada infrastruktur jalan, akses transportasi, serta aktivitas masyarakat. Semoga melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, langkah-langkah penanganan, pemulihan, dan upaya mitigasi ke depan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kiranya masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan perlindungan, serta situasi dapat segera pulih.
Di sela-sela rapat paripurna DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diskors untuk istirahat, saya bersama Wakil-wakil Ketua DPRD TTS, ketua komisi 1 dan Sekretaris DPRD berdiskusi mengenai nasib 57 orang tenaga outsourcing di lingkungan Sekretariat DPRD yang masa kontrak kerjanya telah berakhir pada 30 Juni 2026. Kami membahas berbagai kemungkinan solusi yang dapat ditempuh dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pelayanan di lingkungan DPRD. Harapan kami, persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana, adil, dan memberikan kepastian bagi para tenaga outsourcing, tanpa mengabaikan aturan yang menjadi dasar dalam pengelolaan kepegawaian dan pengadaan tenaga kerja.
Pagi hari ini saya mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi (PUF) terhadap Rancangan Peraturan Daerah, yang dilanjutkan dengan jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Paripurna ini merupakan bagian penting dari mekanisme pembahasan kebijakan daerah, di mana DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif, sementara pemerintah menyampaikan penjelasan dan tanggapan atas berbagai pandangan yang disampaikan. Semoga seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan baik, menghasilkan keputusan yang berkualitas, serta bermuara pada tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Sore hari ini, kami Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan finalisasi Pandangan Umum Fraksi (PUF) terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Finalisasi ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan setiap poin dalam Pandangan Umum Fraksi disusun secara cermat, berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah, serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Kami berharap PUF yang akan disampaikan dalam rapat paripurna dapat memberikan masukan yang konstruktif, memperkuat fungsi pengawasan DPRD, dan mendorong tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Fraksi Perindo, setiap proses pembahasan kebijakan bukan sekadar memenuhi tahapan formal, tetapi merupakan wujud tanggung jawab dalam mengawal penggunaan anggaran daerah agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Mengawali hari ini, saya mengikuti Kebaktian Perjamuan Kudus Triwulan II di Jemaat GMIT Nazaret Oeekam dengan penuh rasa syukur. Perjamuan Kudus mengingatkan kita akan kasih Kristus yang begitu besar, sekaligus mengajak setiap orang percaya untuk terus hidup dalam kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Momen ini menjadi kesempatan untuk memperbarui komitmen iman serta memohon hikmat dan kekuatan Tuhan dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai setiap keluarga, serta menuntun langkah kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menjalani hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Siang hari ini, kami Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan menggelar rapat fraksi dalam rangka menyusun Pandangan Umum Fraksi (PUF) yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. Rapat ini difokuskan pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui pembahasan yang cermat, kami berupaya menghadirkan pandangan fraksi yang objektif, konstruktif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap Pandangan Umum Fraksi Perindo dapat menjadi kontribusi positif dalam proses pembahasan Raperda, sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Siang hari ini saya melakukan konsultasi dengan petugas KSP Bank NTT Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, terkait fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Diskusi ini menjadi kesempatan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai persyaratan, mekanisme pengajuan, serta peluang pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Akses permodalan yang mudah, tepat sasaran, dan bertanggung jawab merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Harapannya, semakin banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan program KUR secara bijaksana untuk memperkuat usahanya, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perekonomian masyarakat di Amanuban Timur.
Seusai mengikuti Kebaktian Perjamuan Kudus pagi ini, saya bersama staf PPA IO 0313 Jemaat GMIT Nazaret Oeekam melanjutkan pelayanan dengan menyelesaikan administrasi penyusunan rencana program dan anggaran fiskal tahun 2026. Sebagai bagian dari Komisi Program, saya meyakini bahwa setiap program yang direncanakan dengan baik akan menjadi landasan bagi pelayanan yang lebih terarah, transparan, dan berdampak bagi anak-anak serta seluruh warga jemaat. Karena itu, setiap proses administrasi dan perencanaan perlu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, ketelitian, dan semangat melayani. Kiranya setiap program yang disusun dapat terlaksana dengan baik sesuai kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi generasi penerus, serta semakin memperkuat pelayanan PPA IO 0313 Jemaat GMIT Nazaret Oeekam di tahun mendatang.
Sore hari ini saya melakukan peninjauan ke lokasi longsor di Noebunu, Kecamatan Amanuban Timur, yang mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur jalan. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan bahwa jalan alternatif yang digunakan masyarakat masih dapat dilalui dengan aman, terutama pada musim hujan. Akses jalan merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun berbagai kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kondisi jalan alternatif perlu mendapat perhatian agar tetap berfungsi dengan baik sambil menunggu penanganan terhadap ruas jalan yang terdampak longsor. Saya berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat segera mengambil langkah penanganan yang diperlukan sehingga akses transportasi masyarakat dapat kembali normal. Keselamatan dan kelancaran mobilitas warga harus menjadi prioritas bersama, terutama di tengah kondisi cuaca yang masih berpotensi menimbulkan bencana.
Siang hari ini saya mengikuti pertemuan singkat bersama pimpinan Komisi III DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, yakni Ketua dan Wakil Ketua Komisi III, dalam rangka mematangkan rencana peninjauan lapangan ke sejumlah titik longsor yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan. Rencana peninjauan akan difokuskan pada beberapa lokasi di Kecamatan Amanuban Timur, Fautmolo, Amanatun Utara, Kokbaun, dan Toianas. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur yang terdampak, menghimpun informasi di lapangan, serta memastikan adanya langkah penanganan yang cepat dan tepat demi mengembalikan akses transportasi masyarakat. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen untuk terus mengawal percepatan penanganan kerusakan infrastruktur, karena jalan yang layak merupakan urat nadi aktivitas masyarakat, perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik. Semoga melalui sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, solusi terbaik dapat segera diwujudkan bagi masyarakat yang terdampak.
