Nusa Tenggara Timur | Dapil Manggarai 3
Total: 8 JurnalPenyampaian Padangan Umum Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Manggarai terhadap Dua Ranperda, yaitu : 1). Ranperda tentang Pembangunan Industri Kabupaten. 2). Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Sharing Informasi terkait Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat, guna meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat


Monitoring LKPJ oleh DPRD merupakan fungsi pengawasan krusial untuk mengevaluasi kinerja Bupati dalam satu tahun anggaran, yang berfokus pada kesesuaian laporan dengan perencanaan, penggunaan anggaran, serta hasil pembangunan. Proses ini dilakukan melalui Pansus (Panitia Khusus) untuk menghasilkan rekomendasi konstruktif. Rekomendasi tersebut bertujuan memperbaiki kebijakan ke depan agar pembangunan lebih tepat sasaran. Poin-Poin Penting Monitoring LKPJ Bupati oleh DPRD: Fungsi Pengawasan: DPRD memastikan realisasi APBD sesuai dengan tujuan yang disepakati. Pansus LKPJ: Pembentukan Pansus bertujuan untuk mendalami laporan, meninjau realisasi fisik/anggaran, dan merumuskan catatan strategis.


Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya air, Komisi B DPRD Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Kunjungan kerja dimaksud bertujuan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi teknis terkait: 1.Prosedur dan persyaratan perizinan pemanfaatan sumber air yang berada di dalam kawasan hutan lindung. 2.Kebijakan pemerintah pusat mengenai pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pelayanan air bersih dan kebutuhan dasar masyarakat. 3.Ketentuan dan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)/ lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan(IPPKH),termasuk tahapan permohonan, kewajiban pemegang izin,serta aspek pengawasan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber air di dalam kawasan hutan lindung pada wilayah Kabupaten Manggarai.


Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Yohanes Donbosko Mariano Gampur (Ano) menggelar kegiatan reses Masa Sidang II Tahun Dinas 2026 di Dusun Gulung, Desa Pong Leko, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada Rabu (25/2/2026). Kegiatan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan, terbuka, dan penuh semangat itu menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat.

LELAK, KLIKSULSEL.– Senin sore (23/02), tepat pukul 16.00 WITA, Kantor Desa Bangka Lelak, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, berubah wajah. Ruang administrasi yang biasanya dipenuhi berkas dan stempel resmi menjelma menjadi ruang dengar—tempat suara rakyat menggema, berharap tak sekadar menjadi angin lalu. Di sanalah reses anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Partai Perindo, Yohanes D.M. Gampur, digelar. Sebuah momentum konstitusional yang lebih dari sekadar agenda formal, melainkan jembatan sunyi antara harapan warga dan meja kebijakan pemerintah daerah. Reses DPRD Manggarai: Jendela Kedekatan dengan Rakyat Plt. Kepala Desa Bangka Lelak membuka kegiatan dengan kalimat sederhana namun sarat makna: reses bukan sekadar prosedur, melainkan kewajiban moral untuk mendengar. Yohanes menegaskan hal serupa. “Kalau di gedung saya menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, tapi di sini saya hanya mendengar.” Sebagai legislator, ia menjelaskan peran DPRD dalam fungsi pengawasan regulasi dan anggaran. Namun sore itu, ia memilih duduk sebagai pendengar. Tokoh adat, pemuka masyarakat, hingga tokoh pendidik dari SMAN 1 Lelak hadir. Generasi tua dan muda berbagi ruang yang sama. Aspirasi tidak mengenal usia. Renovasi Rumah Adat dan Air Bersih: Identitas dan Kebutuhan Dasar.


Menggali informasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Barat terkait sistem peringatan dini, penanganan kedaruratan, serta mekanisme penyaluran bantuan bencana kepada masyarakat terdampak


Reses Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2025. Pada Hari Kamis, 18 Desember 2025, melakukan kegitan Reses di Dusun Rangges, Desa Rangges, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Pada saat Kegiatan masyarakat banyak menyapaikan keluhan di antaranya, masalah air minum bersih, infrastruktur jalan, pendidikan gratis dan masih banyak lagi, yang menyentuh langsung dengan masyarakat. Masyarakat berharap dengan adanya kegiatan Reses ini pemerintah segera menjawab keluhan dan usulan yang di sampaikan.


