Antisipasi Perubahan Aturan Pemilu, Perindo NTT Perkuat Fondasi & Komunikasi Politik
KUPANG - Dinamika regulasi Pemilu menuntut partai politik tidak hanya memperkuat basis dukungan, tetapi juga memastikan kesiapan organisasi dan administrasi. Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengantisipasi perubahan aturan agar mampu menghadapi berbagai kemungkinan dalam kontestasi politik mendatang.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengingatkan seluruh jajaran partai agar mencermati perkembangan regulasi Pemilu, termasuk konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.
"Perubahan regulasi ini harus kita antisipasi. Seluruh jajaran perlu mempersiapkan penguatan organisasi, administrasi, kelembagaan dan struktur kepengurusan secara serius," ujar Ferry dalam Workshop Bedah Dapil dan Persiapan Verifikasi Parpol DPW Partai Perindo NTT di Kota Kupang, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, putusan MK tersebut membuka peluang bagi seluruh partai politik peserta Pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. “Di sisi lain, perubahan itu berpotensi membawa konsekuensi terhadap mekanisme verifikasi dan persyaratan partai politik peserta Pemilu,” katanya.
Karena itu, kesiapan partai tidak boleh hanya berorientasi pada kekuatan elektoral. Administrasi, kelembagaan dan struktur kepengurusan harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan agar Partai Perindo mampu menghadapi dinamika regulasi mendatang.
Penguatan tersebut menjadi perhatian Perindo NTT yang saat ini terus membenahi struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Ketua DPW Partai Perindo NTT Simson A. Lawa menyebut pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayahnya telah mencapai sekitar 75 persen.
“DPW menargetkan pembentukan seluruh DPC segera mencapai 100 persen, termasuk penyempurnaan struktur kepengurusan di tingkat DPRt,” terangnya.
Selain pembenahan struktur, Simson mendorong pemanfaatan media sebagai sarana komunikasi politik dan publikasi aktivitas kader. Kanal media berita daring yang dimiliki partai dapat dimanfaatkan pengurus daerah untuk memperluas jangkauan informasi kegiatan.
"Teman-teman DPD bisa memanfaatkan untuk memublikasikan berbagai kegiatan. Kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mempromosikan semua kegiatan partai," tuturnya.


