Daftar Anggota
  • Berita
  • Partai Perindo Desak Usut Tuntas Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Pastikan Perlindungan Korban
Partai Perindo Desak Usut Tuntas Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Pastikan Perlindungan Korban
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Perindo Firda Richset Riwu Kore

Partai Perindo Desak Usut Tuntas Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Pastikan Perlindungan Korban

JAKARTA - Jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari hukum, terlebih dalam perkara dugaan kekerasan seksual yang berpotensi melibatkan relasi kuasa. Pengusutan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede harus dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi, disertai jaminan perlindungan bagi korban dari intimidasi maupun tekanan.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Perindo Firda Richset Riwu Kore mendesak Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menuntaskan penanganan laporan tersebut. Posisi terlapor sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dan pengaruh dalam pemerintahan daerah tidak boleh mempengaruhi objektivitas proses hukum.

“Tidak boleh ada seorang pun yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum karena jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Kami meminta Polda NTT mengusut tuntas perkara ini secara objektif, profesional dan tanpa intervensi dari pihak manapun,” ujar Firda, Rabu (18/11/2026).

Dia juga meminta penyidik mendalami kemungkinan penyalahgunaan relasi kuasa, termasuk dugaan tawaran pekerjaan yang mendahului peristiwa yang dilaporkan. Seluruh pihak yang diduga terlibat maupun mengetahui rangkaian kejadian perlu dimintai keterangan agar fakta hukum terungkap secara utuh.

“Perkara ini harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan relasi kuasa. Seluruh pihak yang diduga terlibat maupun mengetahui rangkaian peristiwa tersebut perlu dimintai keterangan agar fakta hukum dapat terungkap secara utuh,” katanya.

Selain pengusutan perkara, Firda menekankan perlindungan korban harus berjalan beriringan dengan proses hukum. Dia mengapresiasi langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah menemui korban dan keluarganya serta mengupayakan pendampingan, termasuk dukungan psikologis dan jaminan keamanan.

Dia juga meminta koordinasi antara aparat penegak hukum, LPSK dan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak terus diperkuat agar korban terlindungi selama proses hukum berlangsung.

“Kami meminta agar proses perlindungan ini terus dikawal, termasuk memastikan korban mendapatkan jaminan keamanan, pendampingan psikologis, serta perlindungan dari segala bentuk intimidasi maupun tekanan yang berpotensi mempengaruhi proses hukum,” tegas Firda.

Dia mengingatkan, korban yang telah memberanikan diri melapor tidak boleh justru menghadapi tekanan atau viktimisasi berulang. Karena itu, penanganan perkara harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terutama terkait hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Pasal 23 UU TPKS juga mengatur perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur undang-undang.

“Apabila berdasarkan hasil penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada tekanan maupun upaya penyelesaian informal yang justru mengabaikan hak-hak korban dan ketentuan hukum,” tuturnya.

DPP Partai Perindo melalui Bidang Hukum dan Advokasi akan terus mencermati perkembangan perkara serta mendorong aparat penegak hukum dan lembaga terkait memastikan pengusutan dan perlindungan korban berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

“Keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan siapa yang dilaporkan. Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual,” pungkas Firda.