Jalan Rusak Hambat Ekonomi, Melki Fernandes Dorong Percepatan Infrastruktur di TTU di Tengah Keterbatasan APBD
KEFAMENANU — Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi perhatian serius. Ruas jalan strategis yang menghubungkan wilayah Nibaaf hingga Oenak–Haekto di Kecamatan Noemuti Timur masih terdampak longsor, menghambat mobilitas warga sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.
Data pemerintah daerah menunjukkan, kondisi fiskal TTU tengah mengalami tekanan. Postur APBD 2026 tercatat sekitar Rp1,1 triliun, menurun dari sekitar Rp1,2 triliun pada 2025 akibat penyesuaian dana transfer pusat. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan infrastruktur tetap tinggi, terutama untuk penanganan jalan rusak dan terdampak bencana.
Anggota DPRD TTU dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Melkianus Aleus Fernandez, menilai situasi ini menuntut ketepatan prioritas anggaran. Dia menegaskan bahwa penanganan jalan longsor di titik Nibaaf yang telah disepakati sebagai prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan harus segera direalisasikan di lapangan.
“Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus memastikan anggaran benar-benar menyasar kebutuhan mendesak masyarakat. Infrastruktur jalan adalah urat nadi ekonomi warga,” ujar Melki dalam keterangannya, Senin (7/9/26).
Dia menjelaskan, dampak longsor di wilayah Noemuti Timur bukan sekadar gangguan akses biasa. Pada awal 2026, longsor di Desa Naob bahkan menyebabkan akses jalan utama terputus total, dengan kondisi tanah labil dan pergerakan material yang terus terjadi. Panjang titik longsor tercatat mencapai sekitar 75 meter dengan lebar 35 meter, sehingga kendaraan tidak dapat melintas secara normal.
Kondisi tersebut, menurut Melki, berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada kelancaran distribusi hasil produksi.
“Kalau jalan putus, hasil pertanian tidak bisa keluar. Biaya angkut naik, harga jual turun. Ini yang membuat ekonomi masyarakat ikut tertekan,” katanya.
Ruas jalan Oenak–Haekto sendiri merupakan jalur penting yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat aktivitas di Kefamenanu. Kerusakan pada jalur ini menyebabkan rantai pasok terganggu, sekaligus memperbesar biaya logistik masyarakat desa.
Melki menegaskan, pembangunan infrastruktur di TTU harus diarahkan untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Dia menyebut, perbaikan jalan akan membuka akses pasar bagi petani, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan UMKM di wilayah pedesaan.
“Perindo melihat pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi ekonomi. Ketika akses terbuka, ekonomi bergerak, dan masyarakat bisa naik kelas,” ujarnya.
Dalam konteks penganggaran, Melki juga mendorong efisiensi belanja non-prioritas agar ruang fiskal dapat dialihkan ke sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebelumnya, kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas di TTU bahkan mampu menghemat belasan miliar rupiah untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur.
Dia memastikan DPRD akan terus mengawal proses perencanaan hingga eksekusi program, termasuk memastikan kualitas pekerjaan infrastruktur sesuai standar dan tidak sekadar bersifat tambal sulam.
“Ini bukan hanya soal membangun jalan, tapi memastikan masyarakat punya akses, biaya hidup turun, dan aktivitas ekonomi bisa berjalan normal,” kata Melki.
Dengan percepatan penanganan infrastruktur berbasis kebutuhan riil masyarakat, dia optimistis TTU dapat keluar dari tekanan ekonomi akibat keterbatasan akses, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di wilayah perbatasan tersebut.
Bagikan:
Selengkapnya
