Maximus Itlay Minta Transparansi APBD Jayawijaya 2026, Kebutuhan Rakyat Harus Diprioritaskan
JAYAWIJAYA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2026 memasuki fase krusial. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, pemerintah daerah dituntut memastikan anggaran yang telah ditetapkan benar-benar terealisasi untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Persoalan ini menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Maximus Itlay. Legislator Partai Perindo ini mempertanyakan sejauh mana realisasi APBD 2026, terutama setelah pemerintah daerah menetapkan APBD Perubahan beberapa bulan lalu.
“Dengan waktu yang semakin terbatas, kita perlu mengetahui apakah seluruh program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2026 masih bisa direalisasikan atau tidak. Jangan sampai anggaran sudah ditetapkan, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan maksimal,” kata Maximus, Kamis (5/11/2026).
Sekretaris Fraksi Partai Perindo DPRD Jayawijaya ini menilai, pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi program dan kegiatan yang belum berjalan, termasuk mengidentifikasi kendala yang menghambat pelaksanaannya. Langkah percepatan diperlukan agar keterbatasan waktu tidak berujung pada tertundanya program yang dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, realisasi anggaran bukan sekadar persoalan administrasi keuangan daerah, melainkan juga berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat atas pembangunan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai masyarakat harus menanggung dampak dari lambatnya pelaksanaan program. Anggaran yang sudah direncanakan harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Maximus.
Di luar persoalan penyerapan, dia juga meminta penjelasan mengenai perbedaan alokasi anggaran operasional Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya. Berdasarkan angka yang dia cermati dalam pembahasan anggaran sebelumnya, alokasi operasional Bupati mencapai sekitar Rp13 miliar, sedangkan Wakil Bupati sekitar Rp1 miliar. "Perlu ada penjelasan secara terbuka mengenai dasar pertimbangan dan penggunaan masing-masing anggaran tersebut," tuturnya.
Dia menegaskan, sorotan tersebut bukan semata-mata membandingkan besaran anggaran kedua pimpinan daerah. Publik perlu mengetahui dasar perhitungan dan peruntukannya agar penggunaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Maximus mengakui, belanja operasional memang diperlukan untuk menunjang jalannya pemerintahan. Namun, pengalokasiannya harus dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai perbedaan alokasi anggaran operasional tersebut memengaruhi kinerja pemerintahan. Pada akhirnya, yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana pemerintah hadir dan memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat,” ungkapnya
Maximus berharap Pemerintah Kabupaten Jayawijaya segera menyampaikan perkembangan realisasi APBD 2026 secara terbuka, termasuk dasar pengalokasian anggaran operasional Bupati dan Wakil Bupati. Dia menekankan, setiap kebijakan belanja daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Bagikan:
Selengkapnya
