Pemindahan CFD Pati Ancam Ekonomi Rakyat, Nunuk Setyowati Suarakan Nasib 700 UMKM
PATI - Selama 14 tahun, Car Free Day (CFD) Pati, Provinsi Jawa Tengah tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan berkumpul setiap akhir pekan. Kawasan tersebut juga berkembang menjadi tempat tumbuhnya UMKM dan PKL yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada keramaian pengunjung.
Dalam kegiatan selama tiga jam, perputaran ekonomi CFD disebut mencapai Rp350 juta. Angka tersebut berasal dari sekitar 700 peserta UMKM dan PKL yang terlibat dalam kegiatan tersebut, berdasarkan keterangan Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Pati Nunuk Setyowati, Senin (16/11/26).
Bagi Nunuk, nilai CFD tidak semestinya hanya dilihat dari aktivitas masyarakat dan penggunaan jalan. Keberadaannya juga memiliki nilai historis, sosial, serta ekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan penataan kota.
"Sebagai pribadi yang peduli terhadap perjuangan UMKM dan ekonomi kerakyatan, saya merasa prihatin dengan ditiadakannya Car Free Day (CFD) Pati. CFD bukan sekadar penutupan jalan di hari Minggu. Dalam perjalanannya selama 14 tahun CFD Pati telah berkembang menjadi ruang kebersamaan, interaksi sosial, olahraga, kreativitas komunitas, sekaligus tempat tumbuhnya UMKM dan sumber penghidupan masyarakat kecil," kata Nunuk.
Menurut dia, aktivitas ekonomi yang tumbuh melalui CFD menjadi salah satu alasan penting agar pemerintah mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan tersebut. Penataan kawasan, lanjutnya, tetap dapat dilakukan tanpa menghilangkan ruang usaha masyarakat.
"Saya memahami pemerintah perlu melakukan penataan kota. Namun, penataan seharusnya bukan berarti menghilangkan ruang ekonomi rakyat. Jika perlu pembenahan, mari evaluasi dan benahi bersama dengan melibatkan PKL, UMKM, komunitas, dan masyarakat," tegasnya.
Perhatian terhadap keberlangsungan usaha masyarakat juga sejalan dengan orientasi Partai Perindo sebagai partai pro ekonomi yang mendorong ekonomi kerakyatan melalui penguatan ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM.
Nunuk menegaskan, perhatian terhadap CFD bukan semata-mata menyangkut kepentingan kelompok pedagang tertentu. Lebih luas, persoalan tersebut berkaitan dengan keberadaan ruang publik yang mendukung interaksi sosial sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat.
"Saya tidak sedang memperjuangkan beberapa kelompok pedagang, tetapi memperjuangkan ruang publik, keberlangsungan ekonomi rakyat, dan nilai kebersamaan masyarakat Pati. Harapan saya, CFD Pati tetap dipertahankan dengan evaluasi dan penataan yang lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pati mulai menata kawasan perkotaan dengan memusatkan seluruh kegiatan CFD di Alun-Alun Kembangjoyo. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi langkah penertiban PKL yang masih berjualan di zona merah, termasuk sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.
Keputusan itu ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra setelah melakukan audiensi dengan perwakilan PKL di Ruang Kembangjoyo Setda Kabupaten Pati, Selasa lalu (10/11/26).
Penataan tersebut menempatkan pengelolaan ruang publik dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dua aspek yang menjadi perhatian. Nunuk berharap evaluasi kebijakan dilakukan dengan melibatkan PKL, UMKM, komunitas, dan masyarakat agar fungsi sosial serta ekonomi CFD tetap terjaga.


