Perindo Bersama Rakyat

AMBON - Pekerjaan fisik yang tidak tuntas hingga akhir tahun anggaran berisiko membebani keuangan daerah pada tahun berikutnya. Untuk mencegah persoalan itu berulang, percepatan proyek perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan di lapangan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Harry Putra Far Far menyoroti realisasi program fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon yang baru mencapai 48 persen. Dengan waktu yang tersisa hingga akhir 2026, dia meminta seluruh tahapan pekerjaan dipercepat agar program yang telah dianggarkan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

“Perencanaan, proses pengadaan dan pengerjaan harus dipercepat. Kami berharap jangan lagi menjadi kebiasaan bahwa kegiatan fisik yang seharusnya diselesaikan pada tahun berjalan justru menjadi utang pada tahun selanjutnya,” kata Harry, Jumat (23/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Komisi III DPRD Kota Ambon bertemu dengan Dinas PUPR untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan mengidentifikasi kendala yang menghambat pekerjaan.

Salah satu perhatian Komisi III adalah pemeliharaan jalan yang dibiayai melalui APBD Kota Ambon tahun anggaran 2026. Berdasarkan pemaparan Dinas PUPR, terdapat 12 kegiatan yang telah masuk dalam pendataan, tiga kegiatan masih berproses dan tiga lainnya perlu ditindaklanjuti. Harry meminta seluruh kegiatan tersebut segera difinalisasi dan dituntaskan sesuai target sebelum akhir tahun anggaran.

Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas PUPR dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam menangani ruas jalan di wilayah Ambon. Koordinasi diperlukan agar penanganan jalan sesuai kewenangan masing-masing dapat berjalan efektif dan tidak terkendala persoalan lintas instansi.

Selain mengejar penyelesaian program tahun berjalan, Harry mendorong pemerintah daerah lebih selektif menentukan prioritas pembangunan jalan pada 2027. Keterbatasan anggaran menuntut pemerintah mendahulukan ruas yang memiliki fungsi penting dan membutuhkan penanganan segera.

“Kami berharap pada tahun 2027, ruas-ruas jalan yang direvitalisasi maupun dipelihara benar-benar merupakan jalan prioritas dan jalan utama,” tutur Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Ambon ini.

Harry mengatakan kondisi kerusakan, fungsi jalan, kepentingan masyarakat, dan tingkat urgensi perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi anggaran. Dengan begitu, belanja infrastruktur dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.

“Dengan keterbatasan anggaran, kami ingin agar pelaksanaannya tepat sasaran sehingga hak masyarakat Kota Ambon untuk mendapatkan infrastruktur yang layak dapat terpenuhi,” tuturnya.

Harry menegaskan, Komisi III akan terus mengawasi penyelesaian program fisik tahun 2026 sekaligus mengawal penentuan prioritas pembangunan dalam APBD 2027. Penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan pemilihan proyek berdasarkan kebutuhan menjadi hal penting agar anggaran infrastruktur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.