Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

BADAN ANGGARAN DPRD HUMBANG HASUNDUTAN TINJAU KINERJA SEKTOR KETERTIBAN DAN PETERNAKAN

16 Juli 2026, 21:00 WIB



Doloksanggul, 17 Juli 2026 – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dan turut dihadiri oleh Jannus Lumban Batu selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan program, capaian kinerja, serta realisasi anggaran dari masing-masing perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2025. Pembahasan dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat, serta dukungan pengamanan berbagai kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Evaluasi juga mencakup upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan memaparkan berbagai program pengembangan sektor peternakan dan perikanan, termasuk peningkatan produksi ternak, pelayanan kesehatan hewan, pembinaan kelompok peternak dan pembudidaya ikan, serta upaya mendukung ketahanan pangan daerah.

Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan turut menyampaikan capaian program di bidang pertanian, meliputi peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, penyediaan sarana pendukung pertanian, pembinaan kelompok tani, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Melalui pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD memberikan masukan agar pelaksanaan program dari ketiga perangkat daerah dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi efektivitas anggaran maupun pencapaian hasil kegiatan. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Jannus Lumban Batu bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan setiap program pemerintah daerah terlaksana secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Diharapkan sektor ketertiban umum, pertanian, peternakan, dan perikanan semakin berkontribusi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Program Kerja Komisi II DPRD Humbang Hasundutan 2026
Kegiatan Lembaga

Program Kerja Komisi II DPRD Humbang Hasundutan 2026

Pembangunan RTLH di Kabupaten Humbang Hasundutan ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sumatera II di Medan.

BADAN ANGGARAN DPRD HUMBANG HASUNDUTAN TINJAU KINERJA SEKTOR KETERTIBAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Lembaga

BADAN ANGGARAN DPRD HUMBANG HASUNDUTAN TINJAU KINERJA SEKTOR KETERTIBAN DAN PETERNAKAN

Doloksanggul, 17 Juli 2026 – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dan turut dihadiri oleh Jannus Lumban Batu selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan program, capaian kinerja, serta realisasi anggaran dari masing-masing perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2025. Pembahasan dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat, serta dukungan pengamanan berbagai kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Evaluasi juga mencakup upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan memaparkan berbagai program pengembangan sektor peternakan dan perikanan, termasuk peningkatan produksi ternak, pelayanan kesehatan hewan, pembinaan kelompok peternak dan pembudidaya ikan, serta upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan turut menyampaikan capaian program di bidang pertanian, meliputi peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, penyediaan sarana pendukung pertanian, pembinaan kelompok tani, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Melalui pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD memberikan masukan agar pelaksanaan program dari ketiga perangkat daerah dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi efektivitas anggaran maupun pencapaian hasil kegiatan. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Jannus Lumban Batu bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan setiap program pemerintah daerah terlaksana secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Diharapkan sektor ketertiban umum, pertanian, peternakan, dan perikanan semakin berkontribusi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pertemuan SPT Komisi II dengan DPRD Balige
Kegiatan Lembaga

Pertemuan SPT Komisi II dengan DPRD Balige

Kunjungan kerja terkait pembahasan perubahan KUA-PPAS untuk anggaran 2026