Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

PERKUAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK, BADAN ANGGARAN DPRD BAHAS KINERJA DINAS KOMINFO HUMBANG HASUNDUTAN

17 Juli 2026, 22:30 WIB


Doloksanggul, 17 Juli 2026 – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung pada Jumat, 17 Juli 2026 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dan dihadiri oleh Jannus Lumban Batu selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pembahasan dalam rapat tersebut menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan program, capaian kegiatan, serta realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan selama Tahun Anggaran 2025. Badan Anggaran DPRD melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan guna memastikan program berjalan efektif serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan memaparkan berbagai capaian program, meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyebarluasan informasi pembangunan daerah, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas layanan digital bagi masyarakat dan perangkat daerah.

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari modernisasi pelayanan pemerintahan. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran juga menjadi salah satu hal yang dibahas agar setiap program yang dilaksanakan mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan.

Melalui pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Diharapkan Dinas Kominfo dapat semakin berperan dalam mendukung keterbukaan informasi, peningkatan pelayanan publik, serta perkembangan digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Program Kerja DPRD Humbang Hasundutan Tahun 2026
Kegiatan Lembaga

Program Kerja DPRD Humbang Hasundutan Tahun 2026

Peningkat PAD dari Retribusi Parkir ke Dinas Perhubungan Kota Medan di Medan

Rapat Kerja
Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja

Penanganan pasca bencana tahun 2025

JANNUS LUMBAN BARU GELAR RESES BERSAMA MASYARAKAT DI DESA PARSINGGURAN II KECAMATAN POLLUNG
Kegiatan Partai

JANNUS LUMBAN BARU GELAR RESES BERSAMA MASYARAKAT DI DESA PARSINGGURAN II KECAMATAN POLLUNG

ANGGOTA DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DARI PARTAI PERINDO, JANNUS LUMBAN BARU, MELAKSANAKAN KEGIATAN RESES PADA HARI MINGGU, 30 AGUSTUS 2026, DI DESA PARSINGGURAN II, KECAMATAN POLLUNG, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN. KEGIATAN INI MENJADI WADAH BAGI MASYARAKAT UNTUK MENYAMPAIKAN BERBAGAI ASPIRASI DAN KEBUTUHAN SECARA LANGSUNG KEPADA WAKIL RAKYAT. RESES TERSEBUT DIHADIRI OLEH PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN KECAMATAN POLLUNG, WISLER MARBUN, PERWAKILAN DARI DINAS SOSIAL/KEMENTERIAN SOSIAL, RINCARD PURBA, KEPALA DESA PARSINGGURAN II, SERTA MASYARAKAT SETEMPAT YANG HADIR DENGAN ANTUSIAS MENGIKUTI JALANNYA KEGIATAN. DALAM DIALOG BERSAMA WARGA, BERBAGAI ASPIRASI DISAMPAIKAN, TERUTAMA TERKAIT PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, BANTUAN SOSIAL, SERTA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENJADI KEBUTUHAN DI DESA PARSINGGURAN II. KEHADIRAN PERWAKILAN INSTANSI TERKAIT MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH PENJELASAN DAN MENYAMPAIKAN MASUKAN SECARA LANGSUNG. JANNUS LUMBAN BARU MENEGASKAN BAHWA HASIL RESES AKAN MENJADI BAHAN PERJUANGAN DI DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, DENGAN HARAPAN BERBAGAI ASPIRASI MASYARAKAT DAPAT DITINDAKLANJUTI MELALUI PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT.