Kegiatan Lembaga
Program Kerja DPRD Humbang Hasundutan Tahun 2026
Peningkat PAD dari Retribusi Parkir ke Dinas Perhubungan Kota Medan di Medan
Kegiatan Lembaga
Peningkat PAD dari Retribusi Parkir ke Dinas Perhubungan Kota Medan di Medan
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Medan, 5 Agustus 2026 — Komisi II DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan kunjungan kerja dan konsultasi ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara di Medan. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh informasi dan masukan terkait penanganan jalan dan jembatan serta peningkatan konektivitas jaringan jalan, khususnya yang berkaitan dengan akses dan mobilitas masyarakat di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam konsultasi tersebut, Komisi II menyampaikan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui instansi teknis dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur jalan dan jembatan. Komisi II berharap melalui konsultasi tersebut dapat diperoleh solusi serta langkah konkret dalam mendukung peningkatan konektivitas jalan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, memperlancar arus transportasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan konsultasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyerap aspirasi serta mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
ANGGOTA DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DARI FRAKSI PERINDO, GUNTUR SARIAMAN SIMAMORA, LAM MARGANDA SILABAN, DAN JANNUS LUMBAN BATU, MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI RABU, 2 SEPTEMBER 2026, PUKUL 14.00 WIB, DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN NOTA JAWABAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026. DALAM RAPAT TERSEBUT, BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN MENYAMPAIKAN TANGGAPAN ATAS BERBAGAI MASUKAN, SARAN, DAN PERTANYAAN YANG SEBELUMNYA DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DPRD, TERMASUK PANDANGAN YANG DISAMPAIKAN FRAKSI PERINDO. PENYAMPAIAN NOTA JAWABAN BUPATI INI MENJADI SALAH SATU TAHAP PENTING DALAM PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 SEBELUM MEMASUKI PEMBAHASAN LEBIH LANJUT. GUNTUR SARIAMAN SIMAMORA, LAM MARGANDA SILABAN, DAN JANNUS LUMBAN BATU MENGIKUTI SELURUH RANGKAIAN RAPAT PARIPURNA SEBAGAI WUJUD KOMITMEN FRAKSI PERINDO DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN, DAN PENGAWASAN. KEIKUTSERTAAN TERSEBUT JUGA MENEGASKAN KOMITMEN FRAKSI PERINDO UNTUK MENDORONG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, SERTA BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

Pengawasan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025
