Perindo - Konsultasi ke Kanwil BPN Lampung Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah

Kegiatan Lembaga

Idris Hadi Konsultasi ke DKI Jakarta Bahas Penguatan Pengelolaan Anggaran

Jakarta — Anggota DPRD Tulang Bawang Barat dari Partai Perindo, Idris Hadi, melaksanakan kegiatan konsultasi ke DKI Jakarta dalam rangka membahas penguatan pengelolaan dan efektivitas anggaran daerah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, dan penggunaan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konsultasi tersebut, berbagai hal strategis dibahas mulai dari mekanisme penyusunan anggaran, pengawasan pelaksanaan program, hingga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Idris Hadi menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran yang baik sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. “Anggaran daerah harus benar-benar digunakan secara efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya. Ia juga berharap hasil konsultasi tersebut dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas penganggaran dan pengawasan program pembangunan di Tulang Bawang Barat. Melalui kegiatan ini, Idris Hadi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan anggaran daerah agar lebih optimal, tepat guna, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Lembaga

Konsultasi ke Kanwil BPN Lampung Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah

Lampung — Kegiatan konsultasi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung dilaksanakan dalam rangka membahas persoalan sengketa tanah serta langkah penyelesaiannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai hal terkait administrasi pertanahan, legalitas lahan, proses mediasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa agar dapat berjalan secara adil dan transparan. Konsultasi ini dilakukan sebagai bentuk upaya memperkuat koordinasi dan memastikan persoalan pertanahan dapat ditangani dengan baik demi menjaga kepastian hukum bagi masyarakat. “Permasalahan sengketa tanah harus diselesaikan secara tepat dan sesuai aturan agar hak masyarakat tetap terlindungi,” disampaikan dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi sarana koordinasi, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di daerah. Melalui konsultasi ini, diharapkan tercipta solusi yang baik dan berkeadilan sehingga persoalan sengketa tanah dapat diselesaikan secara kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.

Kegiatan Lembaga

Kunjungan Kerja ke Kementerian ATR/BPN Bahas Tata Ruang dan Pertanahan

Jakarta — Kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dilaksanakan pada 12 Januari 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi terkait tata ruang dan pelayanan pertanahan. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai hal strategis mengenai pengelolaan tata ruang, legalitas aset, administrasi pertanahan, hingga mekanisme pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memperluas wawasan dan memperkuat pemahaman terkait kebijakan pertanahan serta pentingnya penataan ruang yang tertib dan sesuai regulasi. “Pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang baik sangat penting untuk mendukung pembangunan yang terarah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” disampaikan dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi sarana koordinasi, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung tata kelola pertanahan yang lebih efektif dan transparan. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan hasil pembahasan dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang lebih baik di daerah.

Konsultasi ke Kanwil BPN Lampung Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah

Update Lainnya

Idris Hadi Konsultasi ke DKI Jakarta Bahas Penguatan Pengelolaan Anggaran

Konsultasi ke Kanwil BPN Lampung Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah

Kunjungan Kerja ke Kementerian ATR/BPN Bahas Tata Ruang dan Pertanahan