Perindo - PELANTIKAN & MUSWIL PENGURUS DPW PARTAI PERINDO Bersama DPD-DPD se JAWA TIMUR

Kegiatan Partai

PELANTIKAN & MUSWIL PENGURUS DPW PARTAI PERINDO Bersama DPD-DPD se JAWA TIMUR

Angela Herliani Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum DPP Partai PERINDO telah mengesahkan kepengurusan DPW Partai PERINDO Provinsi Jawa Timur dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah selaku Sekjen melantik pengurus DPW Partai PERINDO Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Mei 2026 yang bertempat di Grand East Ballroom Oakwood Hotel & Residence Surabaya (Jl. Raya Kertajaya Indah No. 79, Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya). Dalam nuansa pelantikan pengurus DPW Partai PERINDO Jawa Timur dihadir oleh KH. Said Aqil Siroj dan KH. Marzuki Musa Tamar serta ketua partai politik ditingkat provinsi. "Partai kami akan melakukan kegiatan-kegiatan electoral turun kelapangan dan penguatan komunikasi politik kepada tokoh-tokoh baik nasional maupun lokal dalam mewujudkan cita-cita Partai PERINDO yaitu Energi Baru Indonesia”. ujar Sekjen dalam sambutannya Ferry K. menegaskan Partai PERINDO akan selalu membersamai Presiden Prabowo. Ia juga memastikan Partai PERINDO siap mengawal dan menyukseskan semua program Presiden Prabowo. Dalam kesempatan yang sama Sekjen DPP Partai PERINDO juga menjelaskan arti dan makna simbol dari Partai PERINDO. “Burung Garuda : semangat nasionalisme, 5 Helai Bulu Sayap : mewakili pancasila yang menjadi dasar pijakan ideologi partai, Kepala Garuda Menghadap Kanan : menggambarkan sikap partai yang progresif dan siap berjuang untuk mewujudkan visi Indonesia Sejahtera, Sayap Terbentang : menandakan kesiapan partai dan pantang lelah dalam membangun bangsa, dan makna warna Merah : melambangkan semangat pantang menyerah, putih : kejujuran, biru : melambangkan konsisten dalam perjuangan.” Sekretaris DPW Partai PERINDO Jatim sekaligus menjabat sebagai Anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Mojokerto Bagus Priyo Zatmiko menambahkan, DPW Partai PERINDO Jatim akan selalu bergerak cepat membantu rakyat dengan semangat soliditas bersama Ketua DPD-DPD PERINDO se-Jatim. "Kami tegak lurus di bawah satu komando Ketum Angela Herliani Tanoesodibjo hingga ranting dan TPS. "PERINDO Jatim bisa kontribusi lebih besar membantu masyarakat Jatim. Semoga kami bisa mengemban amanah sebagai pengurus DPW Partai PERINDO Jatim," imbuh Bagus Priyo Zatmiko. Bagus Priyo Zatmiko menjelaskan, Muswil dan Pelantikan yang digelar ini menjadi konsolidasi awal Partai PERINDO Jatim menghadapi Pemilu 2029. Ia menegaskan, usai agenda ini Partai PERINDO Jatim segera bergerak melakukan kerja-kerja pemenangan di provinsi jawa timur.

Kegiatan Lembaga

Matangkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Komisi I dan IV DPRD Mojokerto Pertajam Pengawasan di Klaten

Mojokerto - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto bergerak cepat memperdalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. Langkah ini diwujudkan melalui kunjungan kerja (kunker) gabungan yang diikuti oleh jajaran Anggota Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto ke Kantor DPRD Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (2/7/2026). Kunjungan lintas komisi ini dilakukan untuk melakukan komparasi kebijakan sekaligus menggali best practices terkait efisiensi, regulasi, dan akuntabilitas realisasi anggaran belanja daerah yang telah berjalan sepanjang tahun lalu. Keterlibatan Komisi I yang membidangi tata kelola pemerintahan dan Komisi IV yang fokus pada kesejahteraan masyarakat, membuat bedah anggaran ini menjadi lebih komprehensif. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Bagus Priyo Zatmiko, menyatakan bahwa kolaborasi antar komisi ini sangat penting demi memastikan evaluasi APBD berjalan objektif dari berbagai lini. "Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD ini bukan sekadar urusan angka, tapi bagaimana anggaran tersebut ditata kelola dengan regulasi yang benar oleh mitra Komisi I, dan seberapa besar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di sektor pelayanan publik yang diawasi Komisi IV," ujar Bagus Priyo pasca pertemuan. Ia juga menambahkan, transparansi dan efektivitas anggaran merupakan kunci utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Mojokerto. Oleh karena itu, catatan penting yang didapat dari DPRD Klaten akan dijadikan bahan evaluasi internal bersama pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Mojokerto). "Partai PERINDO selalu menekankan pentingnya keberpihakan anggaran pada program-program yang menyentuh masyarakat bawah. Melalui kunker ini, kami melihat bagaimana DPRD Klaten mengawal optimalisasi penyerapan anggaran tanpa mengurangi kualitas program. Hal-hal positif seperti efisiensi birokrasi dan ketepatan sasaran bansos inilah yang ingin kita bawa pulang untuk diterapkan di Mojokerto," pungkas Bagus. Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Klaten tersebut diakhiri dengan diskusi interaktif mengenai mekanisme pengawasan legislatif terhadap laporan keuangan daerah guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kegiatan Lembaga

Sosialisasi Raperda Ketenagakerjaan, Bagus Priyo Zatmiko Dorong Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Mojokerto

Mojokerto - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi Partai Perindo, Bagus Priyo Zatmiko, menggelar kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Mojokerto tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Agenda ini dilaksanakan guna menyelaraskan regulasi daerah dengan peraturan ketenagakerjaan tingkat nasional sekaligus merespons dinamika dunia kerja yang kian berkembang pesat di Kabupaten Mojokerto. Melalui revisi regulasi ini, Bagus Priyo Zatmiko berkomitmen mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang inklusif, memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, serta memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. "Perubahan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini merupakan instrumen strategis untuk menjawab tantangan dunia kerja saat ini. Kami ingin memastikan keberadaan industri dan investasi di Kabupaten Mojokerto membawa dampak langsung bagi kesejahteraan warga lokal," ujar Bagus Priyo Zatmiko. Ia menambahkan, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, serta kepastian jaminan sosial juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan Raperda ini. "Regulasi ini tidak boleh sekadar menjadi dokumen di atas kertas, tetapi harus memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi para buruh sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha," lanjut politisi Partai Perindo tersebut. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, perwakilan pekerja, serta pemangku kepentingan sektor industri. Aspirasi yang diserap dari sosialisasi ini akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan Raperda sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.

PELANTIKAN & MUSWIL PENGURUS DPW PARTAI PERINDO Bersama DPD-DPD se JAWA TIMUR

Update Lainnya

PELANTIKAN & MUSWIL PENGURUS DPW PARTAI PERINDO Bersama DPD-DPD se JAWA TIMUR

Matangkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Komisi I dan IV DPRD Mojokerto Pertajam Pengawasan di Klaten

Sosialisasi Raperda Ketenagakerjaan, Bagus Priyo Zatmiko Dorong Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Mojokerto