Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

TGH Sholah: NTB Melawan Judol & Pinjol

25 April 2026, 21:00 WIB

Dalam rangka Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah NTB

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Sosper Perlindungan PMI Asal NTB
Kegiatan Lembaga

Sosper Perlindungan PMI Asal NTB

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah NTB tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal NTB di Sanggeng 18 Januari 2026

Komisi V DPRD NTB Menerima Hearing PPPK Paruh waktu
Kegiatan Lembaga

Komisi V DPRD NTB Menerima Hearing PPPK Paruh waktu

*Komisi V DPRD NTB Terima Aspirasi PPPK Paruh Waktu, Janji Kawal Penyetaraan Gaji* *Mataram* – Komisi V DPRD NTB menggelar hearing dengan perwakilan PPPK paruh waktu RI NTB pada Senin, 21 Mei 2026. Hearing dipimpin H. Didi Sumardi mewakili Ketua Komisi V Lalu Sudiartawan, SH, dan dihadiri Kepala BKD, Kepala Dinas Dikbud, serta Sekretaris BKAD NTB. Dalam hearing tersebut, PPPK paruh waktu tenaga teknis sekolah menyampaikan tiga tuntutan utama: kepastian gaji sesuai UMP, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, dan penyetaraan gaji dengan PPPK di Dinas/KCD. Saat ini, gaji PPPK paruh waktu tenaga teknis sekolah masih berkisar Rp500.000 per bulan. Kepala BKD NTB memaparkan data pegawai ASN di NTB terdiri dari 11.909 PNS, 7.414 PPPK penuh waktu, dan 9.392 PPPK paruh waktu. Ia menjelaskan pengangkatan dilakukan bertahap dan meminta PPPK paruh waktu bersabar. Menanggapi hal itu, Pimpinan Rapat H. Didi Sumardi membacakan 7 poin kesimpulan. Komisi V menyatakan komitmen untuk memenuhi aspirasi sesuai KepmenPANRB No. 16/2025, memastikan tidak ada perbedaan gaji, dan mengupayakan tidak ada pemberhentian PPPK paruh waktu. Poin penting lainnya, Komisi V bersama Dinas Pendidikan akan berkunjung ke kementerian di Jakarta untuk mendorong percepatan relaksasi Dana BOS sebagai salah satu sumber anggaran gaji. Dengan hasil ini, PPPK paruh waktu tenaga teknis sekolah di NTB mendapat kepastian politik untuk diperjuangkan penyetaraan kesejahteraannya.

TGH Sholah Kunker Ke Dinas Pendidikan Jatim
Kegiatan Lembaga

TGH Sholah Kunker Ke Dinas Pendidikan Jatim

*Kunker Komisi V DPRD NTB Bahas Pola PPDB dan Dana Pendidikan di Dinas Pendidikan Jatim* *Surabaya* – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Senin 11 Mei 2026. Rombongan dipimpin oleh Lalu Sudiartawan dan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim, Dr. Suhartono, M.Pd. Turut hadir dalam rombongan 9 anggota Komisi V, yaitu TGH Patompo, TGH Satriawan, TGH Sholah S, H.L Zainul Hamdi, Ir. Made Selamet, H. Yasin, H. Jamhur, Wahyu A., dan Nadirah. Dalam pertemuan tersebut, dua isu utama menjadi fokus diskusi. Pertama, pola pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di Jawa Timur. Kedua, kebijakan terkait sumbangan dana pendidikan dari masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Dr. Suhartono menjelaskan bahwa permasalahan pendidikan yang dihadapi NTB juga terjadi di Jawa Timur. Saat ini Jatim mengelola 4.068 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 1 juta orang dan 8.600-an guru. Terkait SPMB, Suhartono menyebut Jawa Timur dinilai Kementerian sebagai provinsi paling siap. “Bulan Desember Juknis sudah kami buat, bahkan sebelum Permen keluar. Sosialisasi sudah kami lakukan melalui cabang dinas dan sekarang sedang berjalan di tingkat kabupaten/kota,” jelasnya. Ia menambahkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur siap menjadi narasumber untuk berbagi praktik baik pelaksanaan PPDB di daerah2. Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Komisi V DPRD NTB dalam merumuskan kebijakan pendidikan, khususnya terkait sistem penerimaan siswa baru dan pengelolaan dana pendidikan dari masyarakat.