Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Komisi II menyetujui penyesuaian anggaran untuk program prioritas, khususnya terkait pengadaan vaksin dan penguatan pakan.
Komisi II juga mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan lebih aktif dalam pendampingan peternak lokal untuk meningkatkan populasi ternak.
Dinas juga diwajibkan menyusun laporan tahunan yang lebih detail mengenai sebaran ternak potong.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Hari ini saya bersama Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten TTS dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten TTS yang bertugas melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, melaksanakan konsultasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konsultasi tersebut dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, peraturan teknis pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten, serta tahapan evaluasi desa persiapan pemekaran. Kegiatan konsultasi ini diterima langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi NTT bersama para Kepala Bidang dan staf di lingkungan Dinas PMD Provinsi NTT. Dalam kesempatan ini, berbagai persoalan dan masukan yang berkaitan dengan poin-poin tersebut turut disampaikan oleh Pansus DPRD Kabupaten TTS guna mendapatkan arahan, saran, dan penjelasan teknis dari Dinas PMD Provinsi NTT demi mendukung kemajuan pembangunan desa dan peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah koordinatif dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, khususnya dalam mendukung pembangunan desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten TTS.
Hari ini 4 Mei 2026, telah dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka membahas dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk bulan Mei Tahun 2026. Rapat ini bertujuan untuk menyusun jadwal kegiatan dewan secara terarah dan terkoordinasi, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Politik bagi Kaum Disabilitassebagai wujud komitmen partai dalam mendorong demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban politik yang sama. Kegiatan pendidikan politik ini dilaksanakan dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten TTS, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten TTS, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten TTS sebagai mitra strategis. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem demokrasi, tahapan pemilu, pengawasan pemilu, serta kebijakan pemerintah terkait pendidikan politik dan partisipasi masyarakat.
