Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Kerajinan Marmer di Sanggar Kerja Desa Ajaobaki oleh Komisi II DPRD Kabupaten TTS

09 Juni 2026, 20:20 WIB

Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke Sanggar Kerja Kerajinan Marmer yang berada di Desa Ajaobaki. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung perkembangan usaha kerajinan marmer, melihat proses produksi, serta mengidentifikasi berbagai potensi dan kendala yang dihadapi para pengrajin dalam mengembangkan usaha mereka.

Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi II berdialog dengan pengelola dan para pengrajin untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan bahan baku, proses pengolahan, pemasaran hasil kerajinan, serta kebutuhan dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, dilakukan peninjauan terhadap fasilitas kerja dan peralatan produksi yang digunakan dalam pembuatan berbagai produk kerajinan marmer.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa usaha kerajinan marmer di Desa Ajaobaki memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai salah satu usaha ekonomi kreatif masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan peralatan produksi, akses pemasaran yang belum optimal, serta kebutuhan peningkatan keterampilan dan inovasi produk.

Melalui kegiatan monitoring ini, Komisi II DPRD Kabupaten TTS berkomitmen untuk mendorong dukungan kebijakan dan program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas para pengrajin, memperluas akses pasar, serta mengembangkan industri kerajinan marmer sebagai salah satu produk unggulan daerah.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

RESES

menjaring, menyerap menampung aspirasi serta pengaduan masyarakat di Dapil TTS 2 lebih tepatnya di Desa Tobu kecamatan Tobu.

Uji Petik Kegiatan Pansus LKPJ di Puskesmas Fatumnutu

Kegiatan Lembaga

Uji Petik Kegiatan Pansus LKPJ di Puskesmas Fatumnutu

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Tim Pansus LKPJ Bupati, telah dilakukan uji petik pada Puskesmas Fatumnutu guna melihat secara langsung kondisi pelayanan serta kesiapan fasilitas kesehatan di lapangan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan aktif sesuai standar pelayanan dasar. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Ditemukan adanya kekurangan serta indikasi kerusakan pada beberapa bagian fasilitas yang berpotensi mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas pelayanan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait untuk segera melakukan evaluasi dan penanganan terhadap kekurangan yang ada, guna meningkatkan kualitas pelayanan serta menjamin fasilitas yang layak bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Konsultasi pimpinan dan anggota Pansus di Direktorat Pendapatan Daerah

Kegiatan Lembaga

Konsultasi pimpinan dan anggota Pansus di Direktorat Pendapatan Daerah

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus), termasuk Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), melaksanakan konsultasi ke Direktorat Pendapatan Daerah guna memperdalam substansi kebijakan terkait pengelolaan Pendapatan Daerah. Fraksi Perindo memandang bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, konsultasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diarahkan untuk memperoleh masukan yang konkret, terukur, dan dapat segera diimplementasikan, khususnya dalam memperbaiki sistem pemungutan, meningkatkan transparansi, serta menutup celah kebocoran pendapatan. Dalam forum ini, Fraksi Perindo juga menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pendapatan, termasuk pemanfaatan aset daerah dan inovasi sumber-sumber PAD yang sah. Tanpa langkah yang serius dan terstruktur, maka target peningkatan PAD akan sulit tercapai dan hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Melalui konsultasi ini, Fraksi Perindo berharap hasil yang diperoleh dapat memperkuat rekomendasi Pansus, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan secara nyata