Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja Komisi II bersama Dinas Bapenda Kab. TTS

26 Januari 2026, 06:50 WIB

Komisi II DPRD berharap agar Bapenda dapat terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, sehingga realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 dapat tercapai secara optimal dan menjadi dasar yang kuat dalam penetapan target PAD Tahun 2026.
Komisi II juga mendorong Bapenda untuk:
Mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, termasuk pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkelanjutan.
Meningkatkan inovasi dan digitalisasi layanan perpajakan daerah guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Memperkuat koordinasi lintas OPD dan instansi terkait dalam rangka pengawasan, pendataan, dan penagihan PAD agar lebih efektif dan akuntabel.
Menyusun target PAD Tahun 2026 yang realistis, terukur, dan berbasis potensi riil daerah, dengan mempertimbangkan evaluasi capaian PAD Tahun 2025 serta kondisi ekonomi daerah.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan realisasi PAD kepada DPRD dan masyarakat.
Komisi II berharap Bapenda dapat menjadikan evaluasi realisasi PAD Tahun 2025 sebagai momentum perbaikan dan penguatan strategi, sehingga target PAD Tahun 2026 tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Rapat Pengurus Perindo Kab. TTS

Kegiatan Partai

Rapat Pengurus Perindo Kab. TTS

Menindaklanjuti surat dari DPP dan DPW Partai PERINDO terkait batas waktu pengurus DPC. Dalam rapat hari ini ada beberapa kesepakatan antara lain: Vinalisasi kepengurusan Partai di tingkat Kecamatan serta Desa/Kelurahan. Pembentukan Pengurus Pemuda Perindo di setiap Kecamatan.

Uji Petik UPT Puskesmas Bati oleh Tim Pansus LKPJ Bupati

Kegiatan Lembaga

Uji Petik UPT Puskesmas Bati oleh Tim Pansus LKPJ Bupati

Sebagai bagian dari Tim Pansus LKPJ Bupati, telah dilakukan uji petik pada UPT Puskesmas Bati yang telah difungsikan sejak bulan Januari hingga saat ini. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan dasar. Namun demikian, dari aspek sarana dan prasarana, ditemukan sejumlah kerusakan pada fisik bangunan. Kerusakan tersebut meliputi tembok yang mengalami retak dan pecah, serta kondisi plafon yang bocor di hampir setiap sudut ruangan. Kondisi ini berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan baik bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Berdasarkan temuan tersebut, Tim Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait untuk segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada, guna memastikan kelayakan fasilitas serta menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Konsultasi pimpinan dan anggota Pansus di Direktorat Pendapatan Daerah

Kegiatan Lembaga

Konsultasi pimpinan dan anggota Pansus di Direktorat Pendapatan Daerah

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus), termasuk Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), melaksanakan konsultasi ke Direktorat Pendapatan Daerah guna memperdalam substansi kebijakan terkait pengelolaan Pendapatan Daerah. Fraksi Perindo memandang bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, konsultasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diarahkan untuk memperoleh masukan yang konkret, terukur, dan dapat segera diimplementasikan, khususnya dalam memperbaiki sistem pemungutan, meningkatkan transparansi, serta menutup celah kebocoran pendapatan. Dalam forum ini, Fraksi Perindo juga menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pendapatan, termasuk pemanfaatan aset daerah dan inovasi sumber-sumber PAD yang sah. Tanpa langkah yang serius dan terstruktur, maka target peningkatan PAD akan sulit tercapai dan hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Melalui konsultasi ini, Fraksi Perindo berharap hasil yang diperoleh dapat memperkuat rekomendasi Pansus, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan secara nyata