Kegiatan Lembaga Mebahas regulasi pendefinitifan desa Persiapan di TTS
Membahas Regulasi Pendefinitifan Desa Persiapan di Kabupaten TTS
Hari ini saya mengikuti diskusi bersama Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kepala Bidang Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten TTS, serta Ketua Bapemperda DPRD TTS untuk membahas regulasi terkait pendefinitifan 20 desa persiapan yang ada di Kabupaten TTS.
Pembahasan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendefinitifan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejelasan regulasi menjadi hal yang sangat penting agar tahapan pembentukan desa definitif memiliki dasar hukum yang kuat serta memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini berada dalam wilayah desa persiapan.
Dalam diskusi tersebut, kami menelaah berbagai aspek regulasi, persyaratan administratif, teknis, maupun kewilayahan yang perlu dipenuhi dalam proses pendefinitifan desa. Selain itu, dibahas pula langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah dan DPRD agar proses ini dapat berjalan secara terukur, transparan, dan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendefinitifan desa diharapkan dapat memperkuat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan desa, serta membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program dan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan komitmen dari semua pihak untuk mengawal proses ini hingga tuntas.
Semoga melalui koordinasi dan pembahasan yang terus dilakukan, harapan masyarakat di 20 desa persiapan untuk memperoleh status desa definitif dapat segera terwujud demi peningkatan pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
