Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Partai

Menghadiri acara adat keluarga Benu di Dusun Nambaun, Desa Boti, Kecamatan KiE.

05 Januari 2026, 18:13 WIB

Hari ini saya menghadiri acara adat keluarga Benu di Dusun Nambaun, Desa Boti, Kecamatan KiE. Kehadiran dalam acara adat seperti ini bukan sekadar memenuhi undangan keluarga, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya, persaudaraan, dan kebersamaan yang selama ini hidup kuat di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan ini, saya juga melakukan konsolidasi bersama masyarakat dan simpatisan Partai Perindo sebagai bagian dari upaya memperkuat basis perjuangan politik di akar rumput. Bagi kami, politik tidak boleh jauh dari rakyat. Politik harus hadir dalam setiap ruang kehidupan masyarakat, mendengar langsung aspirasi, pergumulan, serta harapan masyarakat desa.
Masyarakat Boti memiliki kekuatan budaya, solidaritas, dan semangat gotong royong yang luar biasa. Nilai-nilai inilah yang harus terus dijaga dan menjadi fondasi dalam membangun daerah yang lebih maju tanpa kehilangan identitas budaya dan kearifan lokal.
Partai Perindo akan terus hadir bersama masyarakat, membangun komunikasi yang baik, memperkuat persaudaraan, dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, khususnya masyarakat di pedesaan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Amanatun Selatan dan Kecamatan Kotolin.

Kegiatan Lembaga

Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Amanatun Selatan dan Kecamatan Kotolin.

Setelah mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Santian, kami melanjutkan ke Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Amanatun Selatan dan Kecamatan Kotolin. Dalam forum ini, berbagai program dan kegiatan strategis diusulkan oleh pemerintah kecamatan dan para kepala desa, mulai dari infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan pelayanan publik. Sebagai wakil rakyat dari Dapil IV, saya menegaskan bahwa setiap usulan yang lahir dari Musrenbang bukan sekadar daftar kebutuhan, tetapi merupakan suara dan harapan masyarakat yang wajib diperjuangkan. Karena itu, saya berkomitmen secara politis untuk mengawal seluruh usulan prioritas ini dalam pembahasan RKPD dan penganggaran di DPRD. Bagi saya, Musrenbang adalah ruang aspirasi, dan tugas kami adalah memastikan aspirasi itu tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Santian, Amanatun Selatan, dan Kotolin.

Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 masih melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS

Kegiatan Lembaga

Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 masih melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS

Malam ini, Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 masih melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS. Dalam forum ini, Pansus menyoroti secara serius penataan Lapangan Puspenmas SoE yang telah berjalan lebih dari satu tahun, namun tidak dirancang dalam skema multiyears. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait konsistensi perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas penggunaan anggaran. Pansus menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan transparan. Oleh karena itu, Pansus meminta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk segera memajang desain atau denah akhir Lapangan Puspenmas SoE di ruang publik agar dapat diakses oleh masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan keterbukaan informasi sekaligus memberikan kepastian kepada publik mengenai bentuk dan hasil akhir dari pembangunan tersebut, sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan pertanyaan berkepanjangan. Lebih lanjut, Pansus menekankan bahwa perencanaan program di lingkup Dispora harus disusun secara matang, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan yang lemah tidak hanya berdampak pada keterlambatan pekerjaan, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Pansus LKPJ mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, ke depan tidak boleh lagi ada kegiatan yang berjalan tanpa arah yang jelas, tanpa desain yang transparan, dan tanpa kepastian waktu penyelesaian.

Mengunjungi konstituen di Desa Tesiayofanu, Kec. KIE.

Kegiatan Lembaga

Mengunjungi konstituen di Desa Tesiayofanu, Kec. KIE.

Hari ini saya mengunjungi konstituen di Desa Tesiayofanu, Kec. KIE. Dalam pertemuan bersama masyarakat, kami berdiskusi secara terbuka terkait berbagai persoalan yang sedang dihadapi warga. Sejumlah aspirasi disampaikan, mulai dari perilaku kepala desa dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, persoalan air bersih, hingga kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Bagi saya, suara rakyat tidak boleh diabaikan. Pelayanan publik harus dijalankan dengan sikap yang baik, adil, dan menghargai masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Pemerintah desa harus hadir menjadi pelayan, bukan penguasa yang jauh dari rakyat. Karena itu, seluruh aspirasi yang disampaikan akan saya tindaklanjuti melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, kebutuhan air bersih dan pembangunan jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pembangunan. Infrastruktur yang baik akan membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Politik harus hadir untuk memastikan rakyat kecil mendapat perhatian dan keadilan dalam pembangunan.