Sebuah Perjalanan Politik di Pusat Kota SoE

06 Maret 2026, 07:40 WIB

Perjalanan politik di SoE sebagai Ibu Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu menghadirkan dinamika dan tantangan tersendiri. Di kota inilah berbagai gagasan, aspirasi, dan harapan masyarakat dari seluruh pelosok TTS dipertemukan dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan.
Bagi Marthen Natonis, perjalanan politik bukan sekadar soal posisi dan kekuasaan, tetapi tentang bagaimana tetap setia pada amanah rakyat. Setiap langkah politik harus bermakna bagi masyarakat, setiap keputusan harus berpihak pada kepentingan rakyat, dan setiap perjuangan harus bermuara pada kemajuan daerah.
Karena itu, perjalanan politik di Ibu Kota Kabupaten ini dimaknai sebagai ruang pengabdian untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, serta memastikan pembangunan daerah berjalan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Timor Tengah Selatan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Partai

Berkunjung ke Jemaat Mahanaim Fatukusi

Hari ini saya berkunjung dan berdiskusi bersama Jemaat GMIT Mahanaim Fatukusi. Dalam kunjungan ini kami berdiskusi terkait rencana peresmian gedung gereja yang telah lama menjadi harapan dan pergumulan bersama jemaat. Bagi saya, gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan iman, persaudaraan, dan penguatan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, pembangunan dan peresmian gedung gereja harus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan jemaat serta semangat melayani sesama. Saya mengapresiasi kerja keras panitia, majelis jemaat, dan seluruh masyarakat yang dengan pengorbanan serta gotong royong terus mendukung pembangunan GMIT Mahanaim Fatukusi hingga mendekati tahap peresmian. Semangat kebersamaan seperti inilah yang harus terus dijaga, sebab pekerjaan besar tidak pernah lahir dari perjuangan satu orang saja, tetapi dari hati yang mau berjalan bersama. Kiranya rencana peresmian nanti dapat berjalan dengan baik dan menjadi sukacita bersama bagi seluruh jemaat dan masyarakat Fatukusi.

Kegiatan Lembaga

Rapat Paripurna Penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2027 pada masa sidang II Tahun Sidang 2025–2026,

Pada Rapat Paripurna penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2027 pada masa sidang II Tahun Sidang 2025–2026, kami menegaskan bahwa Pokok Pikiran DPRD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kristalisasi suara rakyat yang lahir dari reses, kunjungan kerja, dan pergumulan langsung bersama masyarakat. Pokir DPRD harus menjadi arah moral dan politik dalam penyusunan kebijakan serta penganggaran daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, setiap rupiah APBD wajib berpihak pada kebutuhan dasar rakyat: infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kami berkomitmen mengawal agar Pokok Pikiran ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi terimplementasi secara nyata, terukur, dan tepat sasaran. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan kita bukan pada banyaknya program, tetapi pada seberapa besar dampaknya bagi masyarakat Timor Tengah Selatan.

Kegiatan Lembaga

Berada di ruang tunggu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan konsultasi terkait implementasi dan penyusunan regulasi turunan dari PP Nomor 16 Tahun 2026

Hari ini kami berada di ruang tunggu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan konsultasi terkait implementasi dan penyusunan regulasi turunan dari PP Nomor 16 Tahun 2026. Konsultasi ini penting guna memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Selain itu, kami juga akan berkonsultasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, termasuk peluang dan kesiapan penerapan metode e-voting dalam Pilkades. Kami berharap melalui konsultasi ini dapat diperoleh masukan dan arahan yang komprehensif sehingga pelaksanaan Pilkades ke depan semakin efektif, transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat kualitas demokrasi di tingkat desa.