Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Uji petik Pansus LKPJ Kepala Daerah Kab TTS Tahun 2025 pada pembangunan TK Negeri Oenali.

01 Mei 2026, 14:15 WIB

Setelah meninjau gudang alsintan, Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025 melanjutkan uji petik pada pembangunan TK Negeri Oenali. Dari hasil peninjauan, pembangunan WC di TK Negeri Oenali telah selesai dikerjakan dan sudah dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk mendukung aktivitas belajar anak-anak.

Namun demikian, Pansus memberikan catatan kritis terhadap aspek perencanaan pembangunan, khususnya pada penggunaan daun pintu berbahan tripleks. Menurut Pansus, fasilitas pendidikan harus dibangun dengan memperhatikan kualitas, ketahanan, dan efisiensi jangka panjang, sehingga tidak menimbulkan biaya pemeliharaan yang cepat di kemudian hari.

Pansus menegaskan bahwa setiap pembangunan sarana pendidikan, sekecil apa pun pekerjaannya, harus tetap mengedepankan standar kualitas yang baik karena menyangkut kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan pelayanan pendidikan bagi anak-anak daerah.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

𝙍𝙖𝙥𝙖𝙩 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙧 𝙋𝙚𝙣𝙙𝙖𝙥𝙖𝙩 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙢𝙚𝙧𝙞𝙣𝙩𝙖𝙝 𝘿𝙖𝙚𝙧𝙖𝙝 - 𝘿𝙞𝙣𝙖𝙨 𝙋𝙈𝘿, 𝙄𝙣𝙨𝙥𝙚𝙠𝙩𝙤𝙧𝙖𝙩, 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙙 𝘼𝙨𝙚𝙩 𝙥𝙖𝙙𝙖 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙋𝙆𝘼𝘿 𝙆𝙖𝙗 𝙏𝙏𝙎𝘾𝙖𝙢𝙖𝙩 𝘼𝙢𝙖𝙣𝙪𝙗𝙖𝙣 𝙏𝙚𝙣𝙜𝙖𝙝 𝙙𝙖𝙣 𝙆𝙖𝙙𝙚𝙨 𝘽𝙤𝙣𝙚

Kegiatan Lembaga

𝙍𝙖𝙥𝙖𝙩 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙧 𝙋𝙚𝙣𝙙𝙖𝙥𝙖𝙩 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙢𝙚𝙧𝙞𝙣𝙩𝙖𝙝 𝘿𝙖𝙚𝙧𝙖𝙝 - 𝘿𝙞𝙣𝙖𝙨 𝙋𝙈𝘿, 𝙄𝙣𝙨𝙥𝙚𝙠𝙩𝙤𝙧𝙖𝙩, 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙙 𝘼𝙨𝙚𝙩 𝙥𝙖𝙙𝙖 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙋𝙆𝘼𝘿 𝙆𝙖𝙗 𝙏𝙏𝙎𝘾𝙖𝙢𝙖𝙩 𝘼𝙢𝙖𝙣𝙪𝙗𝙖𝙣 𝙏𝙚𝙣𝙜𝙖𝙝 𝙙𝙖𝙣 𝙆𝙖𝙙𝙚𝙨 𝘽𝙤𝙣𝙚

Kami telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan, Camat Amanuban Tengah, Kepala Desa Bone, Inspektorat Kabupaten, serta Kepala Bidang Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD), terkait klarifikasi pembongkaran Kantor Desa Bone untuk pembangunan KDMP. Kehadiran Inspektorat dan Kabid Aset menjadi penting dalam forum ini, mengingat persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut aspek pembangunan, tetapi juga menyentuh tata kelola aset desa dan potensi implikasi administrasi maupun hukum. Dalam RDP tersebut, kami menegaskan bahwa kantor desa merupakan aset milik desa yang tercatat dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap tindakan pembongkaran harus melalui prosedur yang sah, termasuk penetapan status aset, persetujuan yang berwenang, serta mekanisme penghapusan atau pemindahtanganan aset sesuai regulasi.

Rapat Pembubaran Panitia SMDKG BlGBI NTT

Kegiatan Partai

Rapat Pembubaran Panitia SMDKG BlGBI NTT

Selanjutnya, kami mengikuti rapat pembubaran Panitia Seminar dan Musyawarah Daerah Kerja Gereja Bethel Indonesia (SMDKG GBI) NTT Tahun 2026 yang berlangsung di Cafe Lilin Kecil SoE. Rapat ini dihadiri oleh Ketua BPD GBI NTT bersama seluruh panitia sebagai bagian dari penutupan rangkaian tugas dan tanggung jawab kepanitiaan. Dalam rapat ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta penyampaian laporan pertanggungjawaban panitia. Secara umum, seluruh peserta menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kebersamaan yang telah ditunjukkan selama proses persiapan hingga pelaksanaan SMDKG GBI NTT Tahun 2026. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua BPD GBI NTT dan seluruh panitia yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi menyukseskan kegiatan ini. Semoga semangat pelayanan, kerja sama, dan persaudaraan yang telah terbangun dapat terus menjadi kekuatan dalam mendukung pelayanan Gereja Bethel Indonesia di NTT ke depan.

Konsultasi Pembentukan Pengurus DPRt di Kec. Nunkolo

Kegiatan Partai

Konsultasi Pembentukan Pengurus DPRt di Kec. Nunkolo

Setibanya dari perjalanan konsultasi Pansus di Jakarta, saya langsung melanjutkan perjalanan ke Nunkolo dalam rangka konsolidasi pembentukan pengurus DPRt Partai Perindo. Kami menargetkan pembentukan DPRt berbasis TPS sebagai tindak lanjut instruksi partai dalam mempersiapkan verifikasi faktual (Verfak) 2027 serta menyongsong Pemilu 2029.