searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Pansus LKPJ Kepala Daerah Kab TTS meninjau Pembangunan APE pada TK Nulle Desa Tublopo Kec. Amanuban Barat

01 Mei 2026, 16:18 WIB

Titik terakhir uji petik Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025 hari ini adalah pembangunan APE di TK Nulle, Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat. Dari hasil peninjauan lapangan, bangunan telah selesai dikerjakan dan sudah dimanfaatkan oleh pihak sekolah dalam mendukung aktivitas belajar anak-anak.

Namun demikian, Pansus menemukan bahwa pintu pagar APE sudah mengalami kerusakan. Kondisi ini menjadi catatan penting karena fasilitas pendidikan anak usia dini seharusnya dibangun dengan kualitas yang baik, aman, dan memiliki daya tahan yang memadai mengingat digunakan setiap hari oleh anak-anak.

Pansus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan secara administrasi, tetapi juga dari kualitas, ketahanan, dan manfaat jangka panjang yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap mutu pekerjaan harus menjadi perhatian serius agar setiap anggaran yang digunakan memberikan hasil yang optimal bagi dunia pendidikan di Kabupaten TTS.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Desa Op.
Kegiatan Partai

Bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Desa Op.

Setelah melaksanakan kegiatan reses di GPDI Alfa Omega Op, Kecamatan Nunkolo, saya berkesempatan bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Desa Op. Dalam pertemuan tersebut, kami membahas berbagai hal terkait strategi politik di tingkat desa serta perkembangan pembangunan di Kabupaten TTS, sebagai bagian dari upaya bersama mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Diskusi Santai Penuh Makna untuk Memperkuat Tugas dan Fungsi DPRD
Kegiatan Lembaga

Diskusi Santai Penuh Makna untuk Memperkuat Tugas dan Fungsi DPRD

Hari ini saya berdiskusi santai bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dan rekan-rekan dari Komisi III DPRD Kabupaten TTS di ruang Komisi I DPRD Kabupaten TTS. Dalam suasana yang penuh keakraban, kami bertukar pikiran mengenai pelaksanaan tugas-tugas DPRD, baik dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Diskusi ini menjadi ruang yang penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar pimpinan dan komisi, serta membangun komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Berbagai isu strategis daerah turut menjadi perhatian, termasuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten TTS. Saya meyakini bahwa komunikasi dan sinergi yang baik antar unsur DPRD merupakan modal penting untuk menghadirkan kebijakan yang responsif, aspiratif, dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Semoga kebersamaan dan semangat kolaborasi ini terus terjaga demi kemajuan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang kita cintai

Menerima Aspirasi Masyarakat dari Desa To,i Kec. Amanatun Selatan
Kegiatan Lembaga

Menerima Aspirasi Masyarakat dari Desa To,i Kec. Amanatun Selatan

Komisi I DPRD Kabupaten TTS menerima aspirasi dari masyarakat Desa To’i, Kecamatan Amanatun Selatan, terkait dugaan kasus penganiayaan terhadap salah satu warga yang diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Aspirasi ini disampaikan masyarakat karena hingga saat ini mereka merasa belum mendapatkan kejelasan penanganan atas peristiwa tersebut. Perlu menjadi perhatian bahwa kasus ini diketahui telah terjadi sekitar satu tahun yang lalu, namun hingga hari ini masyarakat menilai belum ada tindak lanjut yang jelas dari Polres TTS. Kondisi ini tentu menimbulkan keresahan sekaligus pertanyaan di tengah masyarakat terkait kepastian hukum dan keadilan. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Komisi I DPRD Kabupaten TTS memandang penting agar persoalan ini segera mendapat perhatian serius. Kami akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan melakukan koordinasi dan meminta klarifikasi dari pihak terkait, sehingga proses penanganan dapat berjalan secara transparan, objektif, dan berkeadilan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.