Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Berkesempatan bertemu dan berdiskusi bersama Kapolsek KiE, Bhabinkamtibmas Desa Boti, Kepala Desa Boti beserta seluruh perangkat desa, serta Raja Boti di wilayah Boti.

31 Maret 2026, 14:30 WIB

Hari ini saya berkesempatan bertemu dan berdiskusi bersama Kapolsek KiE, Bhabinkamtibmas Desa Boti, Kepala Desa Boti beserta seluruh perangkat desa, serta Raja Boti di wilayah Boti. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat.
Kami membahas berbagai hal penting, khususnya terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta manajemen ternak. Dalam diskusi tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan ternak harus dilakukan dengan sistem penggembalaan yang baik dan teratur, sehingga tidak mengganggu kebun dan pekarangan warga.
Sebagai wakil rakyat, saya meminta Kapolsek, Kepala Desa Boti, dan Raja Boti untuk dapat duduk bersama menyepakati hal-hal teknis terkait penggembalaan ternak serta perlindungan tanaman dan pekarangan masyarakat. Kesepakatan ini penting agar ada aturan yang jelas, dipatuhi bersama, dan mampu memberikan rasa aman serta keadilan bagi seluruh warga.
Kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah desa, dan tokoh adat menjadi kunci utama dalam menjaga ketertiban, melindungi hasil pertanian masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis di Desa Boti.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025 meninjau pemanfaatan dan distribusi alsintan pada gudang Dinas Pertanian Kabupaten TTS di Oenali.

Kegiatan Lembaga

Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025 meninjau pemanfaatan dan distribusi alsintan pada gudang Dinas Pertanian Kabupaten TTS di Oenali.

Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025 melanjutkan uji petik dengan meninjau pemanfaatan dan distribusi alsintan pada gudang Dinas Pertanian Kabupaten TTS di Oenali. Dari hasil peninjauan, Pansus menemukan masih adanya sejumlah traktor dan fiber yang belum didistribusikan kepada penerima manfaat. Selain itu, banyak alat pertanian seperti pemipil jagung, alat tanam jagung, dan peralatan pertanian lainnya dalam kondisi rusak sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal. Pansus juga menyoroti banyaknya peralatan yang belum dimanfaatkan untuk mendukung pengolahan kebun dinas yang sebenarnya dapat dijadikan contoh pertanian produktif bagi masyarakat. Padahal, keberadaan kebun dinas seharusnya menjadi ruang edukasi, percontohan, dan pengembangan inovasi pertanian yang mampu mendorong semangat petani di daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan pertanian tidak hanya terletak pada pengadaan bantuan, tetapi juga pada tata kelola distribusi, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset daerah. Bantuan pertanian harus benar-benar sampai, digunakan, dan memberi dampak nyata bagi petani, bukan sekadar tercatat sebagai realisasi program dalam administrasi.

Diskusi bersama Ketua Pansus LKPJ

Kegiatan Partai

Diskusi bersama Ketua Pansus LKPJ

Diskusi bersama Ketua Pansus LKPJ, Bapak Semy Sanam, terkait hasil konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Pansus LKPJ ke Kementerian Dalam Negeri RI melalui Dirjen Otonomi Daerah. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah perlunya alat kelengkapan dewan (AKD) memperkuat fungsi pengawasan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap OPD yang mendapat rekomendasi dan catatan strategis dari Pansus LKPJ. Langkah ini penting agar setiap rekomendasi tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat ke depan.

Meninjau Titik Longsor Oenitas Desa Kokoi Kec. Amanatun Selatan

Kegiatan Lembaga

Meninjau Titik Longsor Oenitas Desa Kokoi Kec. Amanatun Selatan

Bersama Wakil Ketua II DPRD Kabupaten TTS dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten TTS, kami melakukan peninjauan langsung ke titik longsor Oenitas yang saat ini mengganggu akses transportasi masyarakat. Jalur ini merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten TTS, khususnya jalur dari dan menuju Nunkolo serta Oinlasi. Kondisi longsor ini tentu sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, baik ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun mobilitas umum lainnya. Karena itu, kami mendorong Pemerintah Daerah agar segera mengambil langkah cepat dan serius untuk melakukan perbaikan pada titik longsor tersebut demi menjamin kelancaran dan keselamatan akses transportasi masyarakat. Kehadiran kami di lokasi merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab politik agar persoalan infrastruktur yang menyangkut kepentingan rakyat tidak dibiarkan berlarut-larut. Infrastruktur jalan adalah urat nadi pembangunan daerah, sehingga penanganannya harus menjadi prioritas bersama.