Bersama Bhabinkamtibmas Desa Enonapi, Kecamatan KIE, saya mengunjungi Kapela St. Petrus Letemneo di Desa Nunuhkniti, Kecamatan Fautmolo.

16 Mei 2026, 10:30 WIB

Hari ini bersama Bhabinkamtibmas Desa Enonapi, Kecamatan KIE, saya mengunjungi Kapela St. Petrus Letemneo di Desa Nunuhkniti, Kecamatan Fautmolo. Kami melihat secara langsung progres pembangunan fisik yang berjalan dengan baik dan kini sudah hampir selesai.
Saya bersyukur karena pembangunan rumah ibadah ini mendapat dukungan dan partisipasi besar dari umat serta masyarakat setempat. Semangat kebersamaan dan gotong royong seperti inilah yang menjadi kekuatan utama dalam membangun kehidupan sosial dan rohani masyarakat.
Sebagai salah satu sponsor dalam pembangunan kapela ini, saya merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mendukung kebutuhan umat. Bagi saya, pembangunan rumah ibadah bukan hanya membangun fisik bangunan, tetapi juga membangun iman, persaudaraan, dan nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Menerima Aspirasi PPPK Paruh Waktu

Bersama Pimpinan DPRD Kabupaten TTS dan Bupati TTS menerima aspirasi dari para PPPK Paruh Waktu. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk mendengar langsung berbagai harapan, keluhan, serta masukan terkait status dan kepastian masa depan mereka dalam sistem kepegawaian. Kami menghargai aspirasi yang disampaikan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen pengabdian kepada daerah. Pemerintah daerah bersama DPRD tentu akan mencermati setiap masukan yang ada serta berupaya mencari solusi terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar keberadaan PPPK Paruh Waktu tetap mendapat perhatian dalam kerangka penguatan pelayanan publik di Kabupaten TTS.

Kegiatan Partai

Bersama Anggota DPRD Kabupaten TTS dari Fraksi Perindo, Bapak Yoram Nakamnanu, kami melaksanakan kegiatan reses di Desa Taebesa, Kecamatan Amanuban Tengah.

Hari ini bersama Anggota DPRD Kabupaten TTS dari Fraksi Perindo, Bapak Yoram Nakamnanu, kami melaksanakan kegiatan reses di Desa Taebesa, Kecamatan Amanuban Tengah. Reses menjadi ruang penting bagi kami untuk mendengar langsung suara dan aspirasi masyarakat sebagai dasar perjuangan dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah aspirasi yang disampaikan antara lain terkait pembangunan infrastruktur jalan, pemberdayaan perempuan, serta dukungan bagi kelompok tani guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Aspirasi ini akan kami kawal dan perjuangkan agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan ke depan. Kami percaya pembangunan yang baik harus dimulai dari mendengar kebutuhan rakyat secara langsung. Karena itu, Fraksi Perindo DPRD TTS akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan setiap aspirasi rakyat mendapat perhatian dan diperjuangkan secara nyata.

Kegiatan Lembaga

Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 masih melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS

Malam ini, Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 masih melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS. Dalam forum ini, Pansus menyoroti secara serius penataan Lapangan Puspenmas SoE yang telah berjalan lebih dari satu tahun, namun tidak dirancang dalam skema multiyears. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait konsistensi perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas penggunaan anggaran. Pansus menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan transparan. Oleh karena itu, Pansus meminta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk segera memajang desain atau denah akhir Lapangan Puspenmas SoE di ruang publik agar dapat diakses oleh masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan keterbukaan informasi sekaligus memberikan kepastian kepada publik mengenai bentuk dan hasil akhir dari pembangunan tersebut, sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan pertanyaan berkepanjangan. Lebih lanjut, Pansus menekankan bahwa perencanaan program di lingkup Dispora harus disusun secara matang, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan yang lemah tidak hanya berdampak pada keterlambatan pekerjaan, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Pansus LKPJ mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, ke depan tidak boleh lagi ada kegiatan yang berjalan tanpa arah yang jelas, tanpa desain yang transparan, dan tanpa kepastian waktu penyelesaian.