Kegiatan Lembaga
Evaluasi Pansus LKPJ terhadap Infrastruktur SPAM di Desa Toineke Kec. kualin
Hari ini, Tim II Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 melaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Toineke, Kecamatan Kualin. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kunjungan ini, kami menaruh perhatian serius terhadap kondisi fisik infrastruktur SPAM, fungsi pelayanan kepada masyarakat, serta keberlanjutan pengelolaannya. Air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar, sehingga setiap investasi daerah di sektor ini harus tepat sasaran, berkualitas, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pansus menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program SPAM, agar tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga berfungsi maksimal dalam jangka panjang. Kami juga mendorong adanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun.
Hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan LKPJ, sekaligus sebagai dasar rekomendasi strategis kepada kepala daerah demi peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang penyediaan air bersih.
Kami di DPRD akan terus mengawal setiap program pembangunan agar benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
Tambahkan : dari 39 saluran rumah, ada yg belum berfungsi sebanyak 12 unit krn air tidak Mengalir
Berikut pernyataan politis yang telah diperkuat dengan temuan lapangan:
Judul: Evaluasi Pansus LKPJ terhadap Infrastruktur SPAM di Desa Toineke
Hari ini, Tim II Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 melaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Toineke, Kecamatan Kualin. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Pansus menemukan bahwa dari total 39 sambungan rumah yang telah dibangun, terdapat 12 unit yang belum berfungsi karena air tidak mengalir. Temuan ini menjadi catatan serius bagi kami, karena menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan mendasar dalam aspek teknis maupun distribusi yang harus segera ditangani.
Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga setiap program SPAM tidak boleh hanya selesai secara fisik, tetapi harus dipastikan berfungsi optimal dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi perencanaan sumber air, jaringan distribusi, hingga pengelolaan di tingkat masyarakat.
Pansus menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat serta tanggung jawab dari OPD terkait agar permasalahan ini segera diatasi, sehingga seluruh masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat benar-benar dapat menikmati layanan air bersih.
Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan LKPJ, sekaligus menjadi dasar rekomendasi strategis kepada kepala daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor air bersih.
Kami di DPRD akan terus mengawal setiap program pembangunan agar tidak hanya tuntas secara administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
