Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Koordinasi Strategis Pembangunan Pendidikan dan Penguatan Kinerja Legislatif Kab. TTS

13 April 2026, 21:15 WIB

Poin- Poin diskusi:+
1. Komitmen Pembangunan Infrastruktur Pendidikan:
2. Fokus utama pertemuan ini adalah rencana bantuan pembangunan ruang kelas bagi salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Langkah ini merupakan wujud nyata kepedulian partai terhadap peningkatan kualitas sarana pendidikan di wilayah pelosok yang selama ini membutuhkan perhatian serius.
3. Optimalisasi Kinerja Legislatif Daerah:
Diskusi mendalam juga dilakukan terkait peningkatan kinerja anggota legislatif Partai Perindo di Kabupaten TTS. Ditekankan pentingnya responsivitas anggota dewan dalam menjalankan instruksi dan perintah partai, guna memastikan setiap kebijakan partai turun langsung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di TTS.

Tindak Lanjut Operasional:
Sebagai bentuk keseriusan, kami telah diminta untuk segera menyiapkan:
1. Data Teknis & Dokumentasi: Pengumpulan foto, video, serta profil lengkap sekolah calon penerima bantuan.
2. genda Kunjungan Lapangan: Menyusun rencana kunjungan kerja Pak Gardian Muhamad ke Kabupaten TTS untuk meninjau langsung kondisi di lapangan dan memperkuat konsolidasi internal.

"Pertemuan dengan Pak Gardian Muhamad di DPP Partai Perindo hari ini bukan sekadar diskusi seremonial, melainkan langkah konkret untuk menjawab persoalan mendasar di TTS, khususnya di sektor pendidikan. Kami berkomitmen untuk segera melengkapi data yang dibutuhkan agar bantuan ruang kelas ini segera terealisasi. Di sisi lain, penguatan kinerja legislator di daerah menjadi kunci utama agar kehadiran Partai Perindo benar-benar menjadi solusi bagi rakyat."

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab TTS dengan Dinas Kominfo Kab TTS

Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab TTS dengan Dinas Kominfo Kab TTS

Komisi I DPRD Kabupaten TTS dalam Rapat Kerja bersama Dinas Kominfo menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan APBD 2025 harus menitikberatkan pada efektivitas program, kualitas serapan anggaran, serta dampaknya terhadap penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi publik, dan pemerataan akses jaringan komunikasi. Pengawasan tidak berhenti pada angka realisasi, tetapi pada sejauh mana infrastruktur digital, pengelolaan data, dan sistem komunikasi publik benar-benar meningkatkan transparansi dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam persiapan APBD 2026, Komisi I mendorong perencanaan yang lebih strategis, terukur, dan berbasis kebutuhan riil daerah—terutama penguatan jaringan di wilayah blank spot, peningkatan kapasitas SDM digital, serta keamanan informasi pemerintah daerah. Setiap alokasi anggaran harus akuntabel, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan selaras dengan agenda transformasi digital Kabupaten TTS.

Bersama masyarakat mendampingi persiapan dokumen usulan Program Padat Karya

Kegiatan Partai

Bersama masyarakat mendampingi persiapan dokumen usulan Program Padat Karya

Malam ini, setelah mengikuti rapat paripurna penyerahan Catatan Strategis dan Rekomendasi Pansus LKPJ, kami kembali bersama masyarakat mendampingi persiapan dokumen usulan Program Padat Karya melalui Nakertrans. Bagi kami, politik tidak berhenti di ruang sidang dan forum resmi. Politik harus hadir dalam kerja-kerja nyata yang membuka peluang kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan memberi harapan bagi keluarga-keluarga kecil di desa. Kami percaya, ketika masyarakat didampingi dengan baik dalam proses administrasi dan perencanaan program, maka kesempatan untuk mendapatkan perhatian pembangunan juga semakin besar. Karena itu, kami akan terus memastikan aspirasi masyarakat tidak hanya disampaikan, tetapi juga diperjuangkan sampai bisa diwujudkan.

Rapat Paripurna penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

Kegiatan Lembaga

Rapat Paripurna penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

“Malam ini, setelah mengikuti rapat pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan pimpinan DPRD, kami melanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten TTS dalam rangka mendengarkan jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Dalam forum Paripurna tersebut, saya sebagai Ketua Fraksi Perindo menegaskan beberapa hal penting, khususnya terkait respon pemerintah daerah terhadap persoalan-persoalan administratif yang selama ini terus berulang. Kami menyoroti hal-hal seperti proses perizinan dan peningkatan status lembaga pendidikan dari TK menjadi SD yang kerap berlarut-larut tanpa kepastian. Persoalan seperti ini seharusnya dapat diselesaikan secara cepat dan tuntas, karena menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Kami menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih responsif, cepat, dan tidak membiarkan persoalan administratif menjadi berulang setiap tahun dalam pembahasan DPRD. Jika hal-hal mendasar seperti ini tidak segera diselesaikan, maka akan terus menjadi catatan yang sama dan menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan. Ke depan, kami berharap ada komitmen yang jelas dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan administratif secara tuntas, sehingga tidak perlu lagi diangkat berulang kali dalam forum DPRD pada waktu-waktu yang akan datang.”