Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Kunjungan Pansus LKPJ ke SMP Negeri Noeolin di Desa Noeolin, Kecamatan Toianas

10 April 2026, 15:30 WIB

Selanjutnya, Pansus LKPJ melanjutkan kunjungan kerja ke SMP Negeri Noeolin di Desa Noeolin, Kecamatan Toianas. Dari hasil peninjauan, Pansus mencatat bahwa dua ruang belajar yang telah dibangun sudah diserahterimakan dan dimanfaatkan. Namun demikian, ditemukan sejumlah kekurangan pada kondisi fisik bangunan, di antaranya beberapa kaca jendela yang pecah, satu jendela yang tidak dapat ditutup dengan baik, adanya retakan pada tembok, serta cat yang mulai terkelupas.
Selain itu, Pansus juga menemukan bahwa jaringan instalasi listrik belum terpasang dengan baik. Terdapat stop kontak dan saklar yang sudah terpasang, namun belum difungsikan karena belum terhubung dengan kabel, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Meskipun pembangunan ini masih berada dalam masa pemeliharaan, Pansus menegaskan bahwa hal-hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masa pemeliharaan harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak pelaksana untuk segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan.
Pansus menekankan pentingnya kualitas pembangunan yang tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga benar-benar siap digunakan, aman, dan layak bagi kegiatan belajar mengajar.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Rapat Komisi I DPRD bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah SoE,

Kegiatan Lembaga

Rapat Komisi I DPRD bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah SoE,

Dalam rapat Komisi I DPRD bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah SoE, kami membahas secara serius potensi objek pajak dari sektor radio dan telekomunikasi yang dapat menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan menara telekomunikasi milik Telkomsel dan Telkom Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah. Kami mendorong agar dilakukan pendataan dan penataan secara menyeluruh terhadap tower-tower tersebut, sehingga pemanfaatan ruang dan infrastruktur telekomunikasi di daerah dapat memberikan kontribusi optimal bagi daerah melalui pajak dan retribusi yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pengelolaan yang baik, sektor telekomunikasi dapat menjadi salah satu potensi strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Pertemuan bersama para anggota legislatif Partai Perindo dari Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU di Sekretariat DPD Partai Perindo Kabupaten TTS.

Kegiatan Partai

Pertemuan bersama para anggota legislatif Partai Perindo dari Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU di Sekretariat DPD Partai Perindo Kabupaten TTS.

Setelah pelaksanaan kuliah umum di Institut Pendidikan SoE, kami melanjutkan pertemuan bersama para anggota legislatif Partai Perindo dari Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU di Sekretariat DPD Partai Perindo Kabupaten TTS. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bang Gardian Muhamad selaku Ketua DPP Bidang Fraksi dan Legislator Partai Perindo. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai hal terkait kewajiban dan tanggung jawab anggota legislatif terhadap partai, rakyat, dan penguatan kerja-kerja politik di daerah. Kami menegaskan bahwa keberadaan anggota legislatif dari Partai Perindo harus benar-benar menjadi representasi perjuangan masyarakat. Aleg tidak boleh hanya hadir pada momentum politik, tetapi harus aktif membangun komunikasi dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi masyarakat, menjaga soliditas partai, serta menunjukkan kinerja nyata dalam tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Pertemuan ini juga menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat semangat kebersamaan dan disiplin organisasi dalam membangun Partai Perindo yang semakin hadir dan dipercaya masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten TTS dan TTU. Kami percaya bahwa politik yang sehat harus dibangun melalui kader-kader yang memiliki loyalitas terhadap perjuangan partai, integritas dalam pelayanan publik, dan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat kecil.

Perkuat Transparansi Anggaran, Pansus LKPJ TTS Konsultasi ke Badan Keuangan NTT

Kegiatan Lembaga

Perkuat Transparansi Anggaran, Pansus LKPJ TTS Konsultasi ke Badan Keuangan NTT

Hari ini, Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025 melakukan langkah strategis dengan berkonsultasi ke Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tata kelola keuangan di TTS, mulai dari mekanisme penetapan PAD hingga standar belanja APBD, berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD direncanakan dan dievaluasi dengan standar tertinggi demi kesejahteraan masyarakat Timor Tengah Selatan.