searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Partai

Menghadiri Acara temu pisah Kapolsek KIE

02 April 2026, 17:15 WIB

Hadir dalam acara temu pisah Kapolsek KIE sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Momentum ini juga menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan seluruh elemen masyarakat, demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah KIE. Kami berharap kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan dan meningkatkan kerja-kerja pelayanan kepada masyarakat dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Rapat Pansus LKPJ dengan TAPD Kab TTS
Kegiatan Lembaga

Rapat Pansus LKPJ dengan TAPD Kab TTS

“Malam ini, menjelang Rapat Paripurna, kami dari Pansus LKPJ telah melaksanakan rapat bersama TAPD untuk mencermati secara mendalam kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten TTS. Dari hasil pembahasan, kami menilai masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan, khususnya terkait optimalisasi pendapatan daerah yang belum maksimal serta kualitas belanja yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Pola ini terus berulang dari tahun ke tahun tanpa terobosan yang signifikan. Kami juga menyoroti ketidakdisiplinan dalam penyerahan dokumen, baik dokumen perencanaan maupun LKPJ, yang selalu terjadi di batas akhir waktu. Hal ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan lemahnya tata kelola dan berpotensi menurunkan kualitas pengambilan keputusan. Kami menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh lagi dianggap sebagai hal yang biasa. APBD harus dikelola secara serius, terukur, dan berorientasi pada hasil, karena di dalamnya terdapat harapan masyarakat Kabupaten TTS. Menjelang Paripurna, kami berharap TAPD mampu menunjukkan komitmen nyata untuk melakukan perbaikan, baik dalam peningkatan PAD, penajaman prioritas belanja, maupun disiplin dalam mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran. Kami di Pansus akan tetap konsisten mengawal proses ini agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.”

Meninjau Pembangunan Gedung Gereja GPDI Jemaat Elsadai Oetune
Kegiatan Partai

Meninjau Pembangunan Gedung Gereja GPDI Jemaat Elsadai Oetune

Dalam perjalanan pulang ke SoE dari Desa Sunu, saya menyempatkan diri mengunjungi jemaat di Desa Netutnana, Kecamatan Amanatun Selatan. Saya melihat langsung semangat luar biasa jemaat GPDI Elsadai Oetune dalam membangun rumah ibadah, meski dengan segala keterbatasan. Ini bukan sekadar bangunan, tetapi wujud iman dan kebersamaan. Sebagai wakil rakyat, saya tidak bisa tinggal diam. Saya berkomitmen membantu penyediaan 22 unit daun jendela, serta akan memperjuangkan dukungan dari pemerintah daerah untuk penyelesaian plesteran, lantai, dan plafon. Saya percaya, negara harus hadir sampai ke pelosok. Dan saya akan terus berdiri bersama rakyat, memperjuangkan kebutuhan nyata masyarakat. #KerjaNyata #UntukRakyat #AmanatunSelatan

Konsultasi Komisi 1  dan Bupati TTS di Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI
Kegiatan Lembaga

Konsultasi Komisi 1 dan Bupati TTS di Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI

Komisi I DPRD Kabupaten TTS bersama Bupati TTS, didampingi Asisten I Setda dan Kepala Dinas PMD Kabupaten TTS, telah melakukan konsultasi resmi dengan Direktur Pengelolaan Keuangan Desa Kemendagri RI terkait implementasi PMK Nomor 81 Tahun 2025, termasuk menyikapi dinamika penarikan kembali dana non-earmark. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan pengelolaan keuangan desa memiliki dasar hukum yang jelas, tidak menimbulkan kerugian desa, serta tetap menjamin kepastian dan stabilitas pembangunan di tingkat desa. Kami menegaskan bahwa penarikan kembali dana non-earmark harus ditempatkan dalam kerangka regulasi yang tegas, proporsional, dan tidak mengganggu program prioritas desa yang telah direncanakan. DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen mengawal kebijakan ini secara hati-hati, agar harmonisasi antara ketentuan pusat dan kebutuhan riil desa tetap terjaga, serta prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat desa di Kabupaten TTS tetap menjadi prioritas utama.