Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Partai
Mengunjungi konstituen di Dusun Nambaun, Desa Boti, Kecamatan Kie, untuk berdiskusi dan mendengar langsung berbagai aspirasi masyarakat. Kehadiran di tengah masyarakat merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan kebutuhan rakyat, baik terkait infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, maupun pelayanan dasar, terus menjadi perhatian dalam perjuangan dan kerja-kerja politik di daerah.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Komisi I DPRD Kabupaten TTS bersama Dinas PMD Kabupaten TTS melakukan konsultasi ke Dinas PMD Provinsi NTT guna memperkuat pemahaman dan sinkronisasi kebijakan terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak serta penggunaan perangkat lunak pendukung administrasi pemerintahan desa. Konsultasi ini juga difokuskan pada pendalaman berbagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sehingga implementasi di daerah dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel. Diharapkan melalui koordinasi ini, seluruh tahapan pilkades dan tata kelola desa di Kabupaten TTS dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Hari ini Pansus LKPJ Bupati TTS Tahun 2025 melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Konsultasi ini merupakan bagian dari upaya DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan serta memastikan seluruh kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Beberapa hal strategis yang kami konsultasikan antara lain mekanisme perencanaan kegiatan tahun jamak, tahapan penilaian dan penghapusan aset milik daerah yang tidak bergerak seperti bangunan gedung, mekanisme pemanfaatan aset tanah pemerintah daerah untuk pembangunan Koperasi Merah Putih dan program MBG, teknis perhitungan Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari DAU, serta regulasi teknis terkait siklus pengelolaan Dana Desa. Pansus menilai bahwa seluruh kebijakan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terukur, transparan, dan memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kerugian daerah di kemudian hari. Karena itu, konsultasi dengan BPKP menjadi langkah penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki arah tata kelola yang baik, khususnya dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah. Kami juga menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa dan aset daerah harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, membuka lapangan kerja, serta mendukung program pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten TTS. Melalui konsultasi ini, Pansus berharap rekomendasi LKPJ yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah benar-benar berkualitas, solutif, dan mampu menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Kegiatan reses dilaksanakan di Upnala, Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan. Saya hadir di tengah-tengah konstituen Partai Perindo sebagai wujud komitmen untuk terus menjaga dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Dalam reses ini, saya menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat. Banyak usulan yang disampaikan, terutama terkait kondisi ruas jalan Oinlasi–Fae yang sangat memprihatinkan, serta kebutuhan akan penyediaan air bersih yang masih menjadi persoalan utama. Menyerap dan mengawal aspirasi tersebut merupakan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Saya berkomitmen untuk memperjuangkan agar persoalan jalan dan air bersih ini mendapat perhatian serius dan dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah.
