Pertemuan Anggota DPRD Dapil TTS 4 di ruang Pimpinan DPRD Kab TTS

19 Mei 2026, 22:09 WIB

Pertemuan Anggota DPRD Dapil TTS 4 membahas langkah bersama untuk membantu Pemerintah Daerah menangani kondisi jalan rusak di Oenitas dan Netutnana. Kerusakan jalan ini sangat dirasakan masyarakat karena menghambat mobilitas, aktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar.
Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral kepada masyarakat, kami berinisiatif memberikan kontribusi swadaya untuk membantu proses perbaikan jalan. Semangat gotong royong harus terus dijaga, karena pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak demi kepentingan masyarakat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Partai

Mengunjungi konstituen di Dusun Nambaun, Desa Boti, Kecamatan Kie,

Mengunjungi konstituen di Dusun Nambaun, Desa Boti, Kecamatan Kie, untuk berdiskusi dan mendengar langsung berbagai aspirasi masyarakat. Kehadiran di tengah masyarakat merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan kebutuhan rakyat, baik terkait infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, maupun pelayanan dasar, terus menjadi perhatian dalam perjuangan dan kerja-kerja politik di daerah.

Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja Komisi I bersama BKPSDMD Kab TTS

Rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2025 dan persiapan pelaksanaan APBD 2026 bersama BKPSDMD Kabupaten TTS menegaskan urgensi percepatan pelantikan pejabat dan pengisian struktur organisasi, serta penataan ASN—baik PNS maupun PPPK—secara objektif dan berbasis kebutuhan, guna memastikan efektivitas pelayanan publik, kesinambungan program, dan optimalisasi kinerja birokrasi daerah.”

Kegiatan Lembaga

Uji petik Pasus LKPJ Tahun 2025 di Dinas Sosial Kabupaten TTS.

Selanjutnya, Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 melanjutkan uji petik di Dinas Sosial Kabupaten TTS. Dalam kunjungan ini, Pansus berdiskusi dengan Kepala Dinas terkait realisasi program bantuan rumah layak huni tahun 2025, serta bantuan kursi dan tenda bagi kelompok karang taruna. Pansus juga meninjau langsung gudang penyimpanan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Dari hasil pemantauan, ditemukan sekitar 400 unit kursi dan puluhan unit tenda yang hingga saat ini belum disalurkan. Temuan ini menjadi perhatian serius. Pansus menilai bahwa setiap bantuan yang bersumber dari anggaran publik harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, Pansus akan meminta klarifikasi dari Dinas Sosial guna memastikan tidak ada hambatan administratif maupun teknis yang menghambat penyaluran. Pansus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap program bantuan benar-benar hadir tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.