searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Partai

Rapat evaluasi DPW NTT bersama seluruh DPD se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan secara virtual.

30 Maret 2026, 14:15 WIB

Hari ini saya mengikuti rapat evaluasi DPW NTT bersama seluruh DPD se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan secara virtual. Rapat ini juga dihadiri oleh pengurus DPP Partai Perindo, yakni Ibu Firda Riwukoreh, Pak Kris Djajusman, dan Pak Gardian.
Rapat evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi partai, dengan penekanan pada percepatan pembentukan pengurus DPC, penataan dan penguatan kesekretariatan DPD, serta peningkatan kinerja anggota legislatif (Aleg) di semua tingkatan.
Melalui evaluasi ini, kami semakin diteguhkan untuk bekerja lebih terstruktur, responsif, dan hadir nyata di tengah masyarakat, guna memastikan Partai Perindo semakin solid dan siap menghadapi agenda politik ke depan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Melayat di rumah Duka Keluarga Tanono di Oekolo
Kegiatan Partai

Melayat di rumah Duka Keluarga Tanono di Oekolo

Malam ini bersama Pdt. Yakob Ninggeding melayat di rumah duka keluarga Tanono di Oekolo, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, atas meninggalnya Bapak Kalvin Tanono. Dalam suasana duka ini, kami hadir untuk memberikan penguatan dan dukungan moril bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera kepada seluruh keluarga besar Tanono dalam menghadapi masa dukacita ini.

Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab TTS dengan Dinas Kominfo Kab TTS
Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab TTS dengan Dinas Kominfo Kab TTS

Komisi I DPRD Kabupaten TTS dalam Rapat Kerja bersama Dinas Kominfo menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan APBD 2025 harus menitikberatkan pada efektivitas program, kualitas serapan anggaran, serta dampaknya terhadap penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi publik, dan pemerataan akses jaringan komunikasi. Pengawasan tidak berhenti pada angka realisasi, tetapi pada sejauh mana infrastruktur digital, pengelolaan data, dan sistem komunikasi publik benar-benar meningkatkan transparansi dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam persiapan APBD 2026, Komisi I mendorong perencanaan yang lebih strategis, terukur, dan berbasis kebutuhan riil daerah—terutama penguatan jaringan di wilayah blank spot, peningkatan kapasitas SDM digital, serta keamanan informasi pemerintah daerah. Setiap alokasi anggaran harus akuntabel, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan selaras dengan agenda transformasi digital Kabupaten TTS.

Berdiskusi bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kepala Desa Nunbena terkait persiapan penyerahan 779 sertifikat tanah kepada masyarakat Desa Nunbena, Kecamatan Kot'olin.
Kegiatan Partai

Berdiskusi bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kepala Desa Nunbena terkait persiapan penyerahan 779 sertifikat tanah kepada masyarakat Desa Nunbena, Kecamatan Kot'olin.

Hari ini saya berdiskusi bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kepala Desa Nunbena terkait persiapan penyerahan 779 sertifikat tanah kepada masyarakat Desa Nunbena, Kecamatan Kot'olin. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh proses administrasi dan teknis dapat berjalan dengan baik sehingga penyerahan sertifikat dapat terlaksana secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Program sertifikasi tanah memiliki arti yang sangat penting karena memberikan kepastian hak atas tanah, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang dimiliki. Sertifikat tanah juga dapat menjadi instrumen yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi. Kami mengapresiasi kerja sama antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Desa Nunbena, dan seluruh pihak yang telah mendukung proses ini. Harapannya, penyerahan 779 sertifikat tanah ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan kepastian hukum, memperkuat hak-hak masyarakat, dan mendorong pembangunan yang lebih maju di Desa Nunbena dan Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum.