MONITORING LKPJ 2025

31 Maret 2026, 10:00 WIB

Monitoring LKPJ oleh DPRD merupakan fungsi pengawasan krusial untuk mengevaluasi kinerja Bupati dalam satu tahun anggaran, yang berfokus pada kesesuaian laporan dengan perencanaan, penggunaan anggaran, serta hasil pembangunan. Proses ini dilakukan melalui Pansus (Panitia Khusus) untuk menghasilkan rekomendasi konstruktif. Rekomendasi tersebut bertujuan memperbaiki kebijakan ke depan agar pembangunan lebih tepat sasaran.
Poin-Poin Penting Monitoring LKPJ Bupati oleh DPRD:
Fungsi Pengawasan: DPRD memastikan realisasi APBD sesuai dengan tujuan yang disepakati.
Pansus LKPJ: Pembentukan Pansus bertujuan untuk mendalami laporan, meninjau realisasi fisik/anggaran, dan merumuskan catatan strategis.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN MANGGARAI

LELAK, KLIKSULSEL.– Senin sore (23/02), tepat pukul 16.00 WITA, Kantor Desa Bangka Lelak, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, berubah wajah. Ruang administrasi yang biasanya dipenuhi berkas dan stempel resmi menjelma menjadi ruang dengar—tempat suara rakyat menggema, berharap tak sekadar menjadi angin lalu. Di sanalah reses anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Partai Perindo, Yohanes D.M. Gampur, digelar. Sebuah momentum konstitusional yang lebih dari sekadar agenda formal, melainkan jembatan sunyi antara harapan warga dan meja kebijakan pemerintah daerah. Reses DPRD Manggarai: Jendela Kedekatan dengan Rakyat Plt. Kepala Desa Bangka Lelak membuka kegiatan dengan kalimat sederhana namun sarat makna: reses bukan sekadar prosedur, melainkan kewajiban moral untuk mendengar. Yohanes menegaskan hal serupa. “Kalau di gedung saya menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, tapi di sini saya hanya mendengar.” Sebagai legislator, ia menjelaskan peran DPRD dalam fungsi pengawasan regulasi dan anggaran. Namun sore itu, ia memilih duduk sebagai pendengar. Tokoh adat, pemuka masyarakat, hingga tokoh pendidik dari SMAN 1 Lelak hadir. Generasi tua dan muda berbagi ruang yang sama. Aspirasi tidak mengenal usia. Renovasi Rumah Adat dan Air Bersih: Identitas dan Kebutuhan Dasar.

Kegiatan Lembaga

MONITORING LKPJ 2025

Monitoring LKPJ oleh DPRD merupakan fungsi pengawasan krusial untuk mengevaluasi kinerja Bupati dalam satu tahun anggaran, yang berfokus pada kesesuaian laporan dengan perencanaan, penggunaan anggaran, serta hasil pembangunan. Proses ini dilakukan melalui Pansus (Panitia Khusus) untuk menghasilkan rekomendasi konstruktif. Rekomendasi tersebut bertujuan memperbaiki kebijakan ke depan agar pembangunan lebih tepat sasaran. Poin-Poin Penting Monitoring LKPJ Bupati oleh DPRD: Fungsi Pengawasan: DPRD memastikan realisasi APBD sesuai dengan tujuan yang disepakati. Pansus LKPJ: Pembentukan Pansus bertujuan untuk mendalami laporan, meninjau realisasi fisik/anggaran, dan merumuskan catatan strategis.

Kegiatan Lembaga

PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERINDO DPRD KABUPATEN MANGGARAI

Penyampaian Padangan Umum Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Manggarai terhadap Dua Ranperda, yaitu : 1). Ranperda tentang Pembangunan Industri Kabupaten. 2). Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.