Rapat Kerja Komisi 1 dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga ( PKO)

28 April 2026, 11:00 WIB

Isi penting yang diangkat antara lain : Pengelolaan Dana BOS di Sekolah yang tidak transparan dan tidak melibatkan komite sekolah/seluruh guru yang ada. Dalam hal data sarana dan prasarana di sekolah Tingkat SD dan SMP, masih ada yang salah, bahkan tidak sesuai dengan keadaan ril di sekolah. Hal ini butuh pendampingan dari Dinas teknis.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Reses masa sidang 1 tahun sidang 2025/2026 di Desa Golo Rua

usulan masyarakat Desa Golo Rua : 1. Peningkatan jalan Tani kw Pusat perkebunan Porang dan persawahan. 2.Jalan Datang - Tentang - Siri Mese yang kondisi sudah rusak,3 Pembangunan Irigasi Wae Lebang, 4.Drainase jalan Kabupaten yang rusak dan pada musim hujan air meluap masuk pemukiman warg

Kegiatan Lembaga

Reses Masa Sidang 2 Di Desa Ndoso Kec. Ndoso

Masalah Utama : 1.Buruknya Infrastruktur Jalan Kabupaten Ndoso -Deru -Waning, 2.Fasilitas Pendidikan Ruang Kelas SDN Deru yang buruk, Fasilitas Air Minum yang sulit.

Kegiatan Lembaga

Paripurna ke 5 : Jawaban Pemerintah terhadap pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025

1.Pemandangan Umum Fraksi Harapan Baru Terhadap Realisasi PAD yang masih bersumber dari obyek yang sama,sehingga tidak mengalami peningkatan yang signifikan,karena di tengah berkurangnya Dana Transfer Pusat Pemerintah Daerah harus melakukan terobosan terobasan baru utk meningkatkan PAD. Pemerintah menyampaikan Terima kasih bahwa terhadap realisasi pendapatan dan Optimalisasi PAD, sepakat dgn Fraksi Harapan Baru bahwa ketergantungan pada Obyek PAD yang sama dan Stagnan bahkan penurunan pada pajak daerah dan lain2 PAD yang sah akan menjadi perhatian serius dan terus melakukan terobosan2 melalui : pemutakhiran dan pendataan obyek pajak yang baru, Pengelolaan Sentra IKM, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Parkir. 2.Terhadap pAD dari Sektor Pariwisata Bahari yang yang mengalami Kebocoran, karena dari 812 kapal yang beroperasi di perairan Labuan Bajo, hanya sekitar 200 kapal wisata yang memiliki izin dan memberikan kontribusi PAD Manggarai Barat. Pemerintah menjelaskan bahwa dari 812 kapal wisata, ada 256 Kapal wisata yang sudah tercatat sebagai obyek pajak dan memiliki NPWPDa Manggarai Barat. Tentu daerah kehilangan potensi karena para pemilik kapal atau wajib pajak masih banyak yang belum melaporkan ke pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor Wisata Bahari pemeqrintah daerah sudah mengambil langkah strategis dengan membentuk SATGAS Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pengawasan bersama, penertiban dan perluasan Basis Pajak dan