Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Hal prioritas adalah 1.perhatian Jalan Momol -Waning - Wae Ncuring yang sudah rusak parah, Jalan Pertigaan Pangga - Tehong yang Sangat parah, 2.usul bangun Irigasi. 3.Bantuan Ternak Babi 4. Pembangunan gedung Perpustakaan sekolah
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Paripurna Ke 3 terdiri dari :Pertama, . pemerintah menyampaikan pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025. kedua Penyerahan Dokumen Pengantar Nota Keuangan tersebut dengan dokumen lampiran buku LKPJ Bupati yang diwakili oleh wakil Bupati Manggarai Barat kepada Pimpinan DPRD Manggarai Barat
Kunjungan Kerja ke SD Inpres Pateng Kecamatan Ndoso : Pembangunan Infrastruktur gedung terdiri dari 1. Kantor sekolah/ruang guru,1 unit,lantai keramik, meja, kursi roda ada 7, rak buku dari kayu 2 buah, 2.pembangunan Perpustakaan 1 unit berlari keramik+Meja + rak buku dari besi 2 buah. 3. Rehab ruang kelas 3 ruang kelas, berlantai keramik. 4. Pembangunan MCK 1 unit. 5.Penggusuran lapangan sekolah SDI Pateng,hasilnya tidak/kurang maksimal.
1.Pemandangan Umum Fraksi Harapan Baru Terhadap Realisasi PAD yang masih bersumber dari obyek yang sama,sehingga tidak mengalami peningkatan yang signifikan,karena di tengah berkurangnya Dana Transfer Pusat Pemerintah Daerah harus melakukan terobosan terobasan baru utk meningkatkan PAD. Pemerintah menyampaikan Terima kasih bahwa terhadap realisasi pendapatan dan Optimalisasi PAD, sepakat dgn Fraksi Harapan Baru bahwa ketergantungan pada Obyek PAD yang sama dan Stagnan bahkan penurunan pada pajak daerah dan lain2 PAD yang sah akan menjadi perhatian serius dan terus melakukan terobosan2 melalui : pemutakhiran dan pendataan obyek pajak yang baru, Pengelolaan Sentra IKM, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Parkir. 2.Terhadap pAD dari Sektor Pariwisata Bahari yang yang mengalami Kebocoran, karena dari 812 kapal yang beroperasi di perairan Labuan Bajo, hanya sekitar 200 kapal wisata yang memiliki izin dan memberikan kontribusi PAD Manggarai Barat. Pemerintah menjelaskan bahwa dari 812 kapal wisata, ada 256 Kapal wisata yang sudah tercatat sebagai obyek pajak dan memiliki NPWPDa Manggarai Barat. Tentu daerah kehilangan potensi karena para pemilik kapal atau wajib pajak masih banyak yang belum melaporkan ke pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor Wisata Bahari pemeqrintah daerah sudah mengambil langkah strategis dengan membentuk SATGAS Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pengawasan bersama, penertiban dan perluasan Basis Pajak dan
