Paripurna ke 8 : Pendapat Akhir Fraksi Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas RANPERDA atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025

19 Juni 2026, 23:00 WIB

1.Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Manggarai Barat menerima dan menyetujui RANPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi PERDA, dengan catatan agar semua rekomendasi Tim BANGGAR, Komisi-Komisi, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi diperhatikan dan ditindak lanjuti oleh pemerintah. 2.Penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Reses Masa Sidang 2 Di Desa Ndoso Kec. Ndoso

Masalah Utama : 1.Buruknya Infrastruktur Jalan Kabupaten Ndoso -Deru -Waning, 2.Fasilitas Pendidikan Ruang Kelas SDN Deru yang buruk, Fasilitas Air Minum yang sulit.

Kegiatan Partai

Bimtek Hari ke 3 Sesi 5 : Merancang Kebijakan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peran Strategis Legoslator

Nara Sumber :Bapak Maman Abdul Rahman (Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Beliau Menegaskan bahwa UMKM sudah tetbukti dan teruji bahwa dalam keadaan kerisia ekonomi baik Nasional maupun global, yang tetap eksis bertahan dan berkembang adalah UMKM. Apalagi dengan situasi efisiensi sekarang, UMKM itu tidak akan hancur. Mestinya kebijakan Kepala Daerah bersama DPRD mendorong agar UMKM di daerah harus menjadi perioritas. Hal ini juga didukung oleh anggaran pusat Melalui Kredit Usaha Rakyat di Perbankan itu nilainya cukup besar dan tanpa agunan.

Kegiatan Lembaga

Rapat Paripurna ke 4, Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas LKPJ Bupati Manggarai Barat Tahun anggaran 2025

Fraksi Harapan Baru sebagai gabungan 3 partai yang terdiri dari : Golkar, PAN, Perindo di DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyoroti beberpa hal : pertama, soal realisasi PAD yang mencapai 101,87 % sebesar RP 286,6 miliar dari target RP 281,344 mikir, sumbernya dari potensi yang sama saja dari tahun sebelumnya, , yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah. Hal tersebut tidak ada terobosan potensi PAD baru dan target yang ditetapkan telah diturunkan lagi di perubahan APBD Tahun anggaran 2025. Kedua, soal Belanja Operasi yaitu Belanja pegawai mencapai 518,029 miliar lebih, sedangkan belanjaaa Modal/Belanja barang dan jasa kepada masyarakat hanya mencapai Rp 361,713 miliar lebih, menunjukan komitmen dan keberpihakan anggaran utk masyarakat masih kurang.