Kegiatan Lembaga
Rapat Komisi 1 Dengan Bagian Kesra Kab. Manggarai Barat
Membahas Pengantar Nota Keuangan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun Anggaran 2025
Kegiatan Lembaga
Membahas Pengantar Nota Keuangan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun Anggaran 2025
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Evaluasi Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Fakta menunjukan bahwa lahan pertanian sudah terjadi alih fungsi menjadi area pemukiman penduduk di beberapa tempat/wilayah.Pemerintah juga tidak tegas menegakan saksi bagi masyarakat yang melanggar. RTRW dalam hal tata ruang sudah ada, namun lemah dalam implementasi penegakan PERDA. Di sisi lain sumbangan Sektor pertanian, perikanan dan peternakan cukup tinggi/terbesar. Pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat tergolong sangat fantastis tertinggi di NTT, namun sayangnya bukan bersumber dari sektor ril tersebut, tetapi dari sektor jasa Hotel, restoran, sedangkan sektor pertanian mengalami staknan. Hal ini pukul telak atau peringatan keras bagi kita bahwa ternyata kita senang melayani orang luar,dari pada menghidupkan masyarakat petani kita sendiri.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD
Hasil Evaluasi Bapemperda, bahwa Peraturan turunan dari Perda Nomor 4 tahun 2025 seperti Peraturan Bupati Manggarai Barat serta beberapa SK turunannya sedang dipersiapkan oleh pemerintah. dan kesepakatannya akan dilakukan rapat evaluasi pada 2 bulan ke depan yaitu bulan Agustus 2026.
