Paripurna ke 6 Dengan agenada : Penyampaian laporan Komisi Komisi DPRD atas hasil pembahasan Pengantar Nota Keuangan atas pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2025

18 Juni 2026, 03:00 WIB

Tiga komisi DPRD menyampaikan hasil pembahasan di komisi2 dan mengkritisi Dokumen Pertanggungnawaban pelaksanaan ApBD tahaun anggaran 2925 antara lain: 1. Pagu Anggaran masing2 OPD. 2.Realisasi anggaran yang terserap. 3.Silpa tiap OPD. 4.Realisasi PAD. 5. Mengkrirtisi Perencanaan dan pengawasan proyek tahun 2025 yang tidak maksimal.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Kunjungan Kerja ke SMPN 1 Ndoso Dalam rangka evaluasi LKPJ Bupati Manggarai Barat TA. 2025

Di SMPN 1 Ndoso pada TA 2025 ada kegiatan Rehab gedung Laboratorium IPA, terdiri dari : ganti total atap (kayu dan sink), 15 lubang jendela kaca, pintu dari kayu jati 3 unit, plafon luar, tetapi di dalam tanpa plafon, karena anggaran hanya dengan pagu Rp 70.000.000. Kebutuhan urgen dari sekolah mengusulkan pembangunan TPT untuk lapangan apel dan TPT gedung sekolah, karena terletak di topografi tanah miring.

Kegiatan Lembaga

Diskusi Internal : sikap Lembaga DPRD kerkait Kebijakan Pembatasan Kunjungan 1000 orang perhari ke Kawasan TNK

Konservasi demi keberlanjutan ekosistem di kawasan TNK melalui kebijakan pembatasan Kunjungan 1000 orang per hari adalah sangat penting. Namun haruslah secara obyektif dan berimbang. tidak hanya kerangka alasan ekologis semata, tetapi harus dipertimbangkan juga aspek Sosial dan ekonomi terhadap masyarakat lokal Manggarai Barat. Bahwa Kebijakan yang diambil harus memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat lokal. artinya memajukan pertumbuhan ekonomi daerah Manggarai Barat. Disamping itu harus dipikirkan dikaji juga bahwa sektor Pariwisata cukup menyerap banyak tenaga kerja, bila tidak dikaji secara matang maka angka pengangguran akan bertambah, krn banyak yang akan kehilangan pekerjaan. Untuk itu konservasi itu perlu dan melalui sebuah kajian yang komprehensif dan melibatkan banyak komponen. kebijakan yang diambil tidak boleh tergesa/terburu buru. Harapannya semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat melalui pembatasan kunjungan 1000 orang per hari, harus bermanfaat utk kemajuan masyarakat Manggarai Barat.

Kegiatan Lembaga

Rapat kerja Bapemperda, Komisi II DPRD bersama Dinas Pariwisata, Bappeda, Bagian Hukum, dengan materi : Evaluasi Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang sistim kepariwisataan Daerah

Hasil Evaluasi bahwa Sesuai amanat perda nomor 2 tahun 2017 tentang Sistim Kepariwisataan Daerah, bahwa hal penting yang harus dilakukan adalah pembentukan POKJA Pariwisata, ternyata sampai saat ini belum juga terbentuk. akibatnya belum memberikan manfaat apa apa bagi daerah. Pariwisata sebagai lokomotif belum dapat menggerakan sektor ril seperti Pertanian, peternakan, perikanan. Ibaratnya sektor Pariwisata sebagai lokomotif jalan sendiri sektor ril sebagai Gerbongnya jalan lain. DPRD mendorong pemerintah untuk segera membentuk POKJA sesuai amanat perda