Kegiatan Lembaga
Rapat Komisi 1 dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Manggarai Barat
Membahas Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah terhadap LKPJ Bupati Manggarai Barat terhadap APBD Tahun Anggaran 2025
Kegiatan Lembaga
Membahas Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah terhadap LKPJ Bupati Manggarai Barat terhadap APBD Tahun Anggaran 2025
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Evaluasi Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Fakta menunjukan bahwa lahan pertanian sudah terjadi alih fungsi menjadi area pemukiman penduduk di beberapa tempat/wilayah.Pemerintah juga tidak tegas menegakan saksi bagi masyarakat yang melanggar. RTRW dalam hal tata ruang sudah ada, namun lemah dalam implementasi penegakan PERDA. Di sisi lain sumbangan Sektor pertanian, perikanan dan peternakan cukup tinggi/terbesar. Pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat tergolong sangat fantastis tertinggi di NTT, namun sayangnya bukan bersumber dari sektor ril tersebut, tetapi dari sektor jasa Hotel, restoran, sedangkan sektor pertanian mengalami staknan. Hal ini pukul telak atau peringatan keras bagi kita bahwa ternyata kita senang melayani orang luar,dari pada menghidupkan masyarakat petani kita sendiri.

Penyesuaian Peraturan Pidana dalam Perda sesuai KUHP paska Berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 bahwa Pidana hanya diatur di dalam 2 Regulasi yaitu Undang Undang dan Perda
Membahas Pengantar Nota Keuangan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Manggarai Barat tahun anggaran 2025
