Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Hari ini DPRD Prov. Sulawesi Utara mengadakan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Sulawesi Selatan.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sulawesi Utara le DPRD Prov. DKI Jakarta
Jakarta — Anggota Legislatif Partai Perindo, Normans Luntungan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta pada 15 April 2026 pukul 10.00 WIB dalam rangka studi tiru terkait transformasi digital penyerapan aspirasi masyarakat. Kunjungan ini difokuskan pada pembelajaran sistem dan mekanisme digital yang digunakan dalam kegiatan reses DPRD, sebagai upaya meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjaring aspirasi publik. Normans menyampaikan bahwa transformasi digital menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan pelayanan publik di era modern. “Digitalisasi dalam penyerapan aspirasi adalah bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, sekaligus upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat dan efisien,” ujarnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil studi tiru dapat diimplementasikan guna memperkuat sistem penyerapan aspirasi masyarakat yang lebih inovatif dan berdampak nyata di daerah.
13 April 2026 — Anggota DPRD dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Normans Luntungan, bersama Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kantor UPTD Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meninjau capaian penerimaan daerah hingga 6 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, UPTD Pajak Kendaraan Bermotor berhasil mencatatkan capaian sebagai salah satu unit dengan penerimaan tertinggi. Kinerja ini dinilai sebagai kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menanggapi capaian tersebut, Komisi II mendorong adanya peningkatan fasilitas melalui pembangunan kantor yang lebih representatif, guna mendukung kinerja aparatur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kinerja yang tinggi harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujar Normans Luntungan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.
