Kegiatan Lembaga
Mengikuti Rapat Internal Komis I DPRD Kota Ambon.
Rabu, 1 April 2026.
Rapat Internal Komisi I
Pembahasan: melihat surat2 masuk dan mengagendakan untuk ditindaklanjuti lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas-dinas terkait.
Kegiatan Lembaga
Rabu, 1 April 2026.
Rapat Internal Komisi I
Pembahasan: melihat surat2 masuk dan mengagendakan untuk ditindaklanjuti lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas-dinas terkait.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Sesi I: URUN REMBUK RUU PEMERINTAHAN DAERAH: Arah dan Paradigma Baru Pemerintahan Daerah?: (Dr. Saydiman Marto, S.Stp., M.Si (Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri) Sesi II: URUN REMBUK RUU PEMERINTAHAN DAERAH: Quo Vadis Desentralisasi Indonesia?” (Siswanto, S.Pd., M.H (Ketua Umum ADKASI) Sesi III: Gala Dinner / Jamuan makan malam Pembukaan RAKERNAS ADEKSI Sambutan Ketua Pelaksana RAKERNAS H. Muhammad Kamaluddin, M.SI Ketua DPRD Kota Batam

TEKEN KOMITMEN DI KPK, MOENANDAR : DPRD AMBON SIAP “PERTEGAS PERAN PENGAWASAN". Sebuah komitmen besar untuk membersihkan birokrasi di Kota Ambon resmi dikukuhkan di jantung pertahanan antikorupsi nasional. Bertempat di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/26), DPRD Kota Ambon secara resmi menandatangani kesepakatan bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, yang hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi tersebut, menyatakan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar seremoni tanda tangan di atas kertas, melainkan janji untuk mempertegas “gigi” pengawasan legislatif. Politisi dari Fraksi Perindo ini menegaskan, bahwa usai pertemuan dengan KPK, DPRD Ambon akan melakukan penguatan fungsi kontrol terhadap kinerja eksekutif secara lebih tajam. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah. ”Kami memperkuat fungsi pengawasan untuk mempertegas komitmen kami menjaga integritas lembaga. Sinergi dengan KPK RI ini adalah forum strategis agar kami memiliki standar pengawasan yang sesuai dengan sistem pencegahan korupsi nasional,” tegas Moenandar. Moenandar juga menyoroti, gaya pendekatan KPK RI yang kini lebih mengedepankan edukasi dan diskusi dua arah. Ruang konsultasi yang diberikan oleh lembaga antirasuah tersebut sangat membantu pimpinan daerah dan OPD untuk memahami aturan-aturan yang sering kali dianggap rumit. ”Apresiasi setinggi-tingginya untuk KPK RI. Ruang dialog ini sangat penting, agar kami bisa menyampaikan hal-hal yang kurang kami pahami supaya bisa dipahami secara utuh. Ini adalah bekal kami untuk pulang dan membenahi sistem di daerah,” tambahnya. Rapat koordinasi ini diakhiri dengan prosesi penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Kota Ambon, Pj Walikota Ambon, dan disaksikan langsung oleh pejabat KPK RI. Aleg dia periode ini berharap, dengan adanya komitmen yang diteken langsung di markas KPK, seluruh elemen penyelenggara pemerintahan di Kota Ambon, baik eksekutif maupun legislatif, memiliki frekuensi yang sama dalam menjaga marwah pemerintahan. ”Harapan kami jelas, ke depan tidak ada lagi keraguan dalam bertindak karena sistem pengawasan sudah kita perkuat. Kita ingin mewujudkan Ambon yang transparan dan benar-benar bebas dari praktik korupsi,” tutupnya.

Senin, 2 Maret 2026 di Ruangan Wakil Ketua II DPRD Kota Ambon. Menerima Warga dari Negeri Hutumuri, terkait permohonan permintaan proposal kepada Wakil Ketua DPRD Kota Ambon.
