Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Partai

Program pemakaian Tabung Oksigen secara gratis kepada Masyarakat. Sudah berjalan dari tahun 2020-sekarang.

24 Februari 2026, 17:00 WIB

Program pemakaian Tabung Oksigen secara gratis kepada Masyarakat. Sudah berjalan dari tahun 2020-sekarang.
Program yang dibuat oleh Patrick Moenandar dari Partai Perindo sejak masa Covid tahun 2020 hingga sekarang merupakan program kemanusiaan untuk membantu masyarakat Kota Ambon yang membutuhkan.
Program ini bukan sekedar aksi spontan. Tapi gerakan kemanusiaan yang terencana. Disediakan oksigen, regulator, dan perangkat pendukung lain yang bisa digunakan gunakan secara cuma-cuma oleh masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat bisa meminjam peralatan tersebut tanpa biaya sepeserpun, hanya bermodalkan komunikasi dan laporan kondisi pasien.
Respon masyarakat sangat luar biasa. Banyak warga yang tertolong dengan bantuan oksigen ini. Terutama mereka yang merawat pasien lanjut usia, asma, pneumonia dan penyakit pernapasan lainnya yang membutuhkan suplai oksigen.
Di tengah tingginya biaya layanan kesehatan dan sulitnya akses bagi masyarakat kecil, inisiatif ini bukan hanya menjadi bantuan fisik, tetapi juga simbol harapan baru tentang solidaritas dan kepedulian sosial.
Gerakan ini tidak bermaksud mengganti peran pemerintah, melainkan mengisi celah yang selama ini belum terjangkau.
"Bagi saya, satu nyawa yang tertolong adalah kemenangan bagi kita semua. Kalau ada yang bisa kita lakukan hari ini untuk menyelamatkan seseorang, kenapa harus menunggu besok?" Ujar Patrick.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Pelaksanaan Persidangan Jemaat GPM Syaloom Batu Meja Ke-32 Tahun 2026. Ambon, 8 Februari 2026.
Kegiatan Lembaga

Pelaksanaan Persidangan Jemaat GPM Syaloom Batu Meja Ke-32 Tahun 2026. Ambon, 8 Februari 2026.

Persidangan Jemaat GPM (Gereja Protestan Maluku) merupakan forum tahunan tertinggi di tingkat jemaat yang berfokus pada evaluasi pelayanan, penetapan Program Umum Pelayanan, serta pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat (APBJ). Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas dalam persidangan Jemaat GPM: Evaluasi dan Program Pelayanan: Mengevaluasi laporan umum pelayanan tahun sebelumnya dan menetapkan program kerja tahun berjalan, termasuk rencana strategi (Renstra) jemaat. Anggaran dan Keuangan: Membahas, menetapkan, dan mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat (APBJ) secara transparan. Pemberdayaan Umat dan Ekonomi: Fokus pada penguatan potensi ekonomi jemaat, pemberdayaan teologi, serta pembinaan keluarga. Isu Sosial dan Ekologis: Menyoroti masalah sosial seperti miras, narkoba, kekerasan anak, serta masalah lingkungan (sampah) dan kerja sama lintas agama. Kepemimpinan dan Pastoral: Membahas praktik kepemimpinan kegembalaan, disiplin gerejawi, serta penguatan sektor kategorial (anak, remaja, pemuda). Rekomendasi Strategis: Menghasilkan rekomendasi untuk Majelis Jemaat terkait kebutuhan internal maupun eksternal jemaat. Sidang ini biasanya diawali dengan pra-sidang untuk mematangkan draf program sebelum ditetapkan dalam pleno utama.

Penyampaian aspirasi dari Ibu Guru terkait persoalan internal di SD Inpres 24 Ambon. Ambon. 24 Februari 2026.
Kegiatan Partai

Penyampaian aspirasi dari Ibu Guru terkait persoalan internal di SD Inpres 24 Ambon. Ambon. 24 Februari 2026.

Penyampaian aspirasi dari Ibu Guru terkait persoalan internal di SD Inpres 24 Ambon.

Pimpinan DPRD Kota Ambon Mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi bersama KPK RI. Jakarta, 29 April 2026.
Kegiatan Lembaga

Pimpinan DPRD Kota Ambon Mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi bersama KPK RI. Jakarta, 29 April 2026.

TEKEN KOMITMEN DI KPK, MOENANDAR : DPRD AMBON SIAP “PERTEGAS PERAN PENGAWASAN". Sebuah komitmen besar untuk membersihkan birokrasi di Kota Ambon resmi dikukuhkan di jantung pertahanan antikorupsi nasional. Bertempat di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/26), DPRD Kota Ambon secara resmi menandatangani kesepakatan bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, yang hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi tersebut, menyatakan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar seremoni tanda tangan di atas kertas, melainkan janji untuk mempertegas “gigi” pengawasan legislatif. Politisi dari Fraksi Perindo ini menegaskan, bahwa usai pertemuan dengan KPK, DPRD Ambon akan melakukan penguatan fungsi kontrol terhadap kinerja eksekutif secara lebih tajam. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah. ”Kami memperkuat fungsi pengawasan untuk mempertegas komitmen kami menjaga integritas lembaga. Sinergi dengan KPK RI ini adalah forum strategis agar kami memiliki standar pengawasan yang sesuai dengan sistem pencegahan korupsi nasional,” tegas Moenandar. Moenandar juga menyoroti, gaya pendekatan KPK RI yang kini lebih mengedepankan edukasi dan diskusi dua arah. Ruang konsultasi yang diberikan oleh lembaga antirasuah tersebut sangat membantu pimpinan daerah dan OPD untuk memahami aturan-aturan yang sering kali dianggap rumit. ”Apresiasi setinggi-tingginya untuk KPK RI. Ruang dialog ini sangat penting, agar kami bisa menyampaikan hal-hal yang kurang kami pahami supaya bisa dipahami secara utuh. Ini adalah bekal kami untuk pulang dan membenahi sistem di daerah,” tambahnya. Rapat koordinasi ini diakhiri dengan prosesi penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Kota Ambon, Pj Walikota Ambon, dan disaksikan langsung oleh pejabat KPK RI. Aleg dia periode ini berharap, dengan adanya komitmen yang diteken langsung di markas KPK, seluruh elemen penyelenggara pemerintahan di Kota Ambon, baik eksekutif maupun legislatif, memiliki frekuensi yang sama dalam menjaga marwah pemerintahan. ”Harapan kami jelas, ke depan tidak ada lagi keraguan dalam bertindak karena sistem pengawasan sudah kita perkuat. Kita ingin mewujudkan Ambon yang transparan dan benar-benar bebas dari praktik korupsi,” tutupnya.