Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Rapat Badan musyawarah DPRD Halsel terkait penyesuaian jadwal kegiatan. dprd halsel masa sidang pertama tahun 2026, dimana pada keputusan banmus untuk penjadwalan kegiatan masa sidang pertama mengalami perubahan sehingga perlu di putuskan dalam rapat banmus yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 DPRD halsel.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Rapat Badan Anggaran DPRD Halsel dan Tim Anggaran Pemerindah Daerah (TAPD) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun 2025 dan Tindaklanjut Temuan LHP BPK Tahun 2024 Pemda Halmahera Selatan. dalam rapat tersebut terungkap masih banyak temuan BPK Tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti oleh pemda Halmahera Selatan, Banggar DPRD halsel mengingatkan kepada Pemda agar segera melaksanakan perintah BPK agar segera melakukan pengembalian ke kas daerah. terhadap LHP BPK Tahun Anggaran 2025, masih pula ditemukan kekurang patuhan terhadap pengelolaan anggaran, baik terhadap pembiayaan program maupun belanja rutin lainnya. banggar secara khusus meminta TAPD Halsel agar lebih konsen pada temuan² BPK agar segera ditindaklanjut.
Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses pertama masa sidang 1 tahun 2026 dilaksanakan di ruang Paripurna DPRD halsel yang dipimpin oleh wakil ketua 1 dprd halsel Muslim Haji Rakib, yaang di hadiri oleh wakil bupati, sekda, unsur forkopimda, para asisten, staf ahli, pimpinan opd dilingkup pemda halsel, serta terbuka untuk umum, dalam pengantar Paripurna pimpinan menyampaikan tujuan, maksud dari Paripurna ini. laporan reses di sampaikan oleh masing² juru bicara perdapil, yg pada pokoknya menyampaikan aspirasi masyarakat di dapilnya masing. secara umum aspirasi yang disampaikan adalah dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perikanan, pertanian, pemerintahan dan sosial budaya. diakhiri Paripurna pimpinan rapat membacakan surat keputusan dprd tentang laporan hasil reses dan pokok² pikiran dprd halsel tahun 2027.
Rapat Paripurna ke 7 masa persidangan ke 2 tahun 2026 dengan agenda penyampaian rekomendasi dprd terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun 2025 dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Halmahera Selatan tanggal 9 April 2026 jam 20.30. Paripurna penyampaian rekomendasi dprd terhadap LPJ bupati tahun 2025 adalah rangkaian terakhir yang dimulai dengan penyerahan LPJ bupati 2025 melalui paripurna, selanjutnya dprd membentuk pansus untuk mendalami baik dokumen, permintaan keterangan dengan opd serta uji petik atas beberapa program yang dirasa perlu pembuktian dilapangan. ada sekian rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh dprd, hampir semua opd disasar baik program dan pertanggungjawaban keuangannya.
