Kegiatan Lembaga MENERIMA MASA AKSI RAKYAT MENGGUGAT REFORMASI JILID DUA
Massa aksi merobohkan pagar utama Kantor DPRD Halmahera Selatan saat demonstrasi menolak kenaikan harga BBM non-subsidi, Senin (15/6/2026). Aksi sempat memanas, massa membakar ban bekas dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Demonstran menuntut pencabutan kebijakan kenaikan BBM serta menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah, tata kelola program MBG, dan kondisi ekonomi masyarakat.
Pagar utama Kantor DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, dirobohkan massa dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM non subsidi, Senin (15/6/2026).
Pagar kantor yang beralamat di Jalan Panambuang, Labuha, Kecamatan Bacan Selatan, tersebut dirobohkan saat massa aksi berupaya menorobos masuk ke dalam halaman, sekitar pukul 11.54 WIT.
Massa juga membakar ban bekas di halaman setelah merobohkan pagar. Ketegangan sempat terjadi antara massa aksi dan pihak kepolisian yang melakukan pengamanan. Ada pun puluhan massa aksi tersebut tergabung dalam OKP Cipayung Halmahera Selatan. Di antaranya, KNPI, HMI, GMNI, PMII, LMND, GMKI, dan GAMKI.
Selain kenaikan harga BBM, massa juga menyoroti masalah tata kelola program MBG, melemahnya nilai tukar rupiah, pemborosan APBN, hingga praktik militerisme di kalangan masyarakat sipil.
Ketua DPD KNPI Halmahera Selatan, Sefnar Tagaku, menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM memberikan dampak langsung terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat.
Di mana harga kebutuhan pokok akan naik, biaya transportasi makin mahal, dan puncaknya adalah daya beli masyarakat yang terus menurun.
"Kondisi ini paling dirasakan masyarakat kecil seperti nelayan, petani, buruh, hingga pedagang kaki lima," ujar Sefnat dalam keterangannya.
Sefnat menilai pemerintah pusat gagal menghadirkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk di Halmahera Selatan.
Oleh karena itu, pihaknya meminta DPRD dan dan pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM.
Kami juga meminta agar program-program yang tidak menjadi kebutuhan dasar rakyat kecil seperti program MBG, segera dihentikan," tandasnya
Anggota DPRD Halsel Sagaf Hi. Taha, Tamrin Haji Hasim, Irawan Adam dan Masdar Mansur menerima masa pendemo dan sekaligus memberikan tanggapan bahwa akan menyampaikan tuntutan masa aksi ini ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.
