Rencana Demonstrasi Masyarakat Suku Kai Timur Kabupaten Waropen

09 Maret 2026, 19:00 WIB

Dugaan Inkonsistensi Bupati terhadap sejumlah janji pembangunan di Waropen Timur dan serta dugaan tidak proporsional kebijakan Bupati FX Mote dalam pengisian jabatan OPD yang tidak merepresentasikan Waropen secara utuh. untuk itu masyakarat Suku Kai Timur atau Waropen Timur melakukan protes dan melanjutkan aspirasi ke kediaman anggota DPRK Kaleb Woisiri selaku ketua PANSUS Pemekaran CDOB Ghondumi Sisare untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada Bupati. bahwa Masyarakat akan melakukan demonstrasi dan mendesak Anggota DPRK dari dapil II untuk bersama masyarakat menuntut Bupati bersikap adil. untuk itu lima anggota DPRK dari dapil II berencana tatap muka dengan Bupati setelah balik dari perjalanan ke Jakarta, agar apa yang menjadi tuntutan masyarakat dapat segera diakomodir oleh Bupati.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

RESES I DPRD KABUPATEN WAROPEN DISTRIK DEMBA, MASIREI DAN WONTI Tahun 2026

Masa Reses I DPR Kabupaten Waropen tahun 2026 ini dilaksanakan dalam bentuk kunjungan kerja dalam daerah (Dapil II) dengan fokus pada pemantapan kerja pemekaran CDOB Ghondumi Sisare dan instruktur kelistrikan pada lima distrik dan 50 kampung. menjadi catatan krusial adalah satu sunggai (sungai Demba) yang belum ada jembatan selama 23 tahun usia kabupaten Waropen. Sebagai ketua PANSUS Pemekaran CDOB Ghondumi Sisare bertekat bersama pemerintah daerah memperjuangkan pemekaran dan percepatan pembangunan pada daerah persiapan Pemekaran CDOB Ghondumi Sisare.

Kegiatan Lembaga

Rencana Demonstrasi Masyarakat Suku Kai Timur Kabupaten Waropen

Kegiatan Lembaga

KUNJUNGAN KERJA

Terkait perbedaan interpretasi sejarah atas perbatasan kabupaten Nabire bagian timur dan kabupaten Waropen bagian barat, tepatnya di Distrik Wapoga-kampung Dokis. Maka untuk mendapatkan informasi lebih jelas, DPRK Waropen melalui Komisi A dan PANSUS Perbatasan dan Tambang melakukan kegiatan jaring aspirasi masyarakat dengan tatap muka dan dialog dengan para tokoh adat/masyarakat, pemuda dan perempuan. Tentu dengan mempedomani UU 26 tahun 2002 tentang pemekaran kabupaten Waropen, maka komisi A DPRK Waropen tetap mempertahankan wilayah yang menjadi bagian administrasi kabupaten Waropen. dalam kunjungan kerja tersebut, komisi A mendapatkan kantor distrik Wapoga dan kantor Kampung Dokis tidak terurus, tidak ada pelayanan pemerintahan di distrik maupun kampung. hal ini berkaitan dengan pergantian kepala kampung yang sangat mengecewakan masyarakat kampung Dokis. Dengan Demikian DPRK Waropen berharap agar Bupati Waropen FX Mote harus sudahi polemik di berbatasan antar kabupaten dengan benahi pejabat kepala distrik dan pejabat kepala kampung.