Jurnal Anggota Legislatif

20 Agustus 2026, 17:20 WIB

Kunjungan ke Kelompok Tani di Desa Noinbila, Mollo Selatan

Hari ini, saya berkesempatan mengunjungi Kelompok Tani Sniper di Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, yang dipimpin oleh Bapak Peter Salem. Kelompok tani ini mengembangkan berbagai komoditas, mulai dari cabai, sayur-sayuran, hingga jagung. Menariknya, para petani tidak berhenti pada capaian yang ada saat ini. Terdapat gagasan untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi sistem pertanian terpadu yang lebih produktif, efisien, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi keluarga petani. Pengembangan sistem pertanian terpadu tidak hanya soal menggabungkan berbagai jenis tanaman, tetapi juga memerlukan perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang optimal, pemanfaatan teknologi, penguatan kelembagaan kelompok, akses pasar yang memadai, serta dukungan kebijakan yang konsisten. Oleh karena itu, inisiatif Kelompok Tani Sniper patut mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius. Pembangunan sektor pertanian harus bertumpu pada potensi yang telah tumbuh di tengah masyarakat. Petani bukan hanya penerima program, melainkan aktor utama dalam pembangunan ekonomi desa. Semoga semangat dan kerja keras Kelompok Tani Sniper terus berkembang. Dari lahan yang dikelola secara optimal, kita dapat memperkuat ketahanan pangan, membuka peluang ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mollo Selatan secara berkelanjutan. Petani kuat, desa berdaulat. Lahan produktif, ekonomi masyarakat tumbuh.

Marthen Natonis, S. Hut., M. Si.

Nusa Tenggara Timur | Dapil Kab Timor Tengah Selatan 4

Share Copy Link

Lainnya dari Marthen Natonis, S. Hut., M. Si.

Marthen Natonis, S. Hut., M. Si.

Nusa Tenggara Timur | Dapil Kab Timor Tengah Selatan 4

Hadiri Kegiatan sosialisasi layanan perintis 10 Hari di Badan Pertanahan Kab TTS

Hari ini saya bersama Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bapak Chong Banamtuan, dan Anggota Komisi I, Bapak Heba Babbys, mengikuti kegiatan Sosialisasi Layanan Perintis 10 Hari dan Pengukuran Terjadwal 12 Hari yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ibu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS beserta jajaran, serta para Notaris/PPAT yang ada di Kota SoE. Kami memandang inovasi layanan ini sebagai sebuah langkah maju dalam menghadirkan kepastian pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat tentu penting, tetapi yang lebih penting adalah adanya kepastian: masyarakat mengetahui prosesnya, memahami waktunya, dan mendapatkan kejelasan terhadap setiap tahapan pelayanan yang mereka urus. Kami berharap komitmen pelayanan 10 Hari dan 12 Hari ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus menjadi bukti bahwa negara terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan pasti. Kepastian pelayanan adalah bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Semoga pernyataan ini dapat memperkuat pesan bahwa percepatan layanan pertanahan bukan sekadar soal waktu, tetapi juga tentang kepastian dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

28 Agustus 2026, 17:29 WIB

Marthen Natonis, S. Hut., M. Si.

Nusa Tenggara Timur | Dapil Kab Timor Tengah Selatan 4

Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab TTS bersama Badan Kesbangpol Kab TTS

Hari ini Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan rapat kerja bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten TTS dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah dan kehidupan demokrasi. Evaluasi ini penting karena Kesbangpol berada pada garda depan dalam membangun kehidupan politik yang sehat, menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan berbagai elemen masyarakat. Komisi I DPRD Kabupaten TTS menegaskan bahwa Kesbangpol tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus hadir secara aktif di tengah masyarakat sebagai instrumen pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik sosial, memperkuat toleransi, serta memastikan dinamika politik dan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan bermartabat. Stabilitas daerah bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya. Ia harus dirawat melalui kerja nyata, komunikasi, deteksi dini, dan kehadiran pemerintah di tengah setiap persoalan masyarakat. Rapat kerja ini menjadi ruang evaluasi dan penguatan bersama. Sebab, ketika fungsi Kesbangpol berjalan optimal, maka demokrasi akan semakin dewasa, persatuan semakin kuat, dan pembangunan dapat berjalan dalam suasana yang aman dan kondusif.

26 Agustus 2026, 17:56 WIB